|
Akhir tahun 2005 yang lalu, telah genap lima tahun usia implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Perubahan manajemen publik ini ditandai dengan adanya pengalihan kewenangan dan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Selama lima tahun ini, terjadi peningkatan drastis dari porsi anggaran dalam APBN yang harus didaerahkan.Dari sisi keuangan daerah, aliran dana perimbangan ini relatif memiliki porsi yang sangat besar dalam APBD. khususnya APBD Kabupaten/Kota. Seiring dengan usaha pemerintahan daerah untuk peningkatkan Pendapalari Asli Daerah, dampak desentralisasi fiscal telah memperburuk iklim investasl dengan munculnya berbagai Peraturan Daerah yang cenderung distorlif terhadap perekonomian.Implementaxi desentrasasi fiskal juga belum dapat meningkatkan pertumhuhan daerah kembali ke tingkat sebelum krisis ekonomi terjadi. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat juga membawa implikasi pentingnya pemeriniah pusat membuat formulasi alokasi dana perimbangan yang sederhana, transparan dan efektif. Selain iiu. pemerintah pusat hendaknya juga memperhatikan masalah disiribusi pendapatan antar daerah mengingat besarnya potensi ketimpangan pembangunan antar daerah. |
