Memasuki era informasi, elektronik demokrasi sudah diterapkan di Indonesia antara lain pemasangan peralatan elektronik seperti decision making support sejak Orde Baru di, ruang-ruang sidang MPR/DPR di Senayan, Jakarta Pemanfaatan internet untuk demokrasi mulai diterapkan pada tahun 1997. Media internet untuk demokrasi terus saja berlangsung. Sejalan dengan itu ada dua masalah mendasar yang diangkat menjadi tests ini yaitu, "apakah yang telah terjadi pada berbagai fasititas dan aplikasi e-demokrasi (media e-demokrasi) yang telah pernah dibangun itu?", dan "bagaimana sebenarnya karakteristik media edemokrasi yang pernah dibangun itu?"Mencari jawaban permasalahan itu landasan teoritik yang digunakan di dalam penelitian ini diwarnai perspektif lomunikasi politik dalam konteks ideologi demokrasi: bahwa keberadaan teknologi yang melahirkan salah satunya adalah media e-demokrasi sesungguhnya bersinggungan secara kompleks dengan aspek teknologi itu sendiri, budaya dan organisasi. Di dalamnya secara detail ia bersinggungan dengan produksi budaya media, fungsi media, tipe media, institusi dan serangkaian teori pendukungnya.Sedangkan landasan metodologis berupa pengungkapan realitas tentang media e-demokrasi secara deskriptif-kualitatif dengan single case multi level analysis. Ada tiga unit analisa yang dideskripsikan yakni: aplikasi sister komunikasi berbasis internet (situs); aktor (key factors) dan kebijakan (proses). Analisa dilakukan dengan `cross sectional research' yang meneliti kejadian (kasus) ( pada rentang waktu kegiatan Amandemen keempat, yakni mulai akhir tahun 2001 hingga tahun 2003 di legislatif nasional MPR/DPR. berbasiskan maksimalisasi keberadaaan data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dengan wawancara mendalam yang tidak berstruktur dan juga pengamatan.Selanjutnya, penelitian ini mengantarkan pada beberapa temuan. Websites bermuatan informatif dan menyediakan fasilitas partisipatif. Website dan mailinglist menjadi media yang bertendensi menyeragamkan kesatuan pandangan terhadap pentingnya proses Amandemen; agar publik yang berpotensi konflik, secara kolektif tidak searah di dalam menerima proses Amandemen, secara fungsional dapat berinteraksi dan berinterelasi yang secara normatif diharapkan mampu membentuk konformitas dan konsensus sehingga semua unsur masyarakat yang menjadi target sasaran mempunyai pan dangan yang relatif searah di dalam menerima Amandemen.Dibandingkan dengan mailinglist, website tidak seberapa berhasil menjangkau khalayak pada umumnya. Mailinglist relatif berhasil menjadi alat sosialisasi tentang kinerja wakil rakyat dan pecan Amandemen.Secara keseluruhan website dan mailinglist sebagai media, medianya benar, segmennya benar, konsepnya benar, tetapi pada saat menerjemahkan konsep pengembangan ke dalam strategi dan aplikasi, tidak cukup waktu, otonomi dan sinkronisasi. Digital divide adalah kendala yang dihadapi tatkala media e-demokrasi dibangun dan Amandemen berlangsung, sehingga media edemokrasi berjalan sebatas media untuk melakukan sosialisasi belaka. Di dalam konteks e-demokrasi, pada saat Amandemen berbagai aplikasi internet yang dibangun sebatas berorientasi partisipasi, e-partisipatif bukan sebagai e-voting, pemungutan suara online.Secara internal, media e-demokrasi berhadapan dengan tiga aspek teknologi yang dikemukakan Pacey; aspek organisasi dan teknik sesungguhnya belum siap mengaplikasikan e-demokrasi, meskipun secara budaya khalayak berpolensi asosiatif terhadap inovasi yang dilakukan. Itu salah satu sebabriya media edemokrasi yang dibangun memang sebaiknya tidak diteruskan.Namun pada masa akan datang, mengingat perkembangan pengguna internet yang terus meningkat dua kali lipat dalam setiap tahunnya; kemudian, garis kebijakan Pernerintah secara nasional juga memberikan dasar ke arah tumbuh kembangnya realisasi e-demokrasi di tingkat legislatif lokal maupun nasional; penelitian ini merekomendasikan media e-demokrasi patut diteruskan.
During the information age, electronic democracy had been applied in Indonesia, such as electronic equipment of supporting decision making support installed since New Order era at the MPRIDPR meeting rooms of legislative, Senayan Jakarta. At the beginning of 1997, internet had used around the legislatives activities. Up to now internet support the democracy keeps going on, According to that there're two basically thesis questions: what had happened to all the facilities and e-democracy appliances that used to be build ?, and how is that media e-democracies characteristic ?Answering these theses the theory used in this research mostly political communication politic with democracy ideology context: technology related with e-democracy media truly so close in complexities with the technologies aspect it selves, cultures and organization-. Inside details it's close to media culture production, media function, media type, institution and other supported theories.Methodology side, it's qualitative-descriptive research covering the realities of democracy media within the single case multi level analysis. There're three descriptive analysis units: communication system (using internet (sites), actors (as key factors) and policies (process). It's cross -sectional analyst's research: researching the cases when Amendment fourth, at the end of 2001-beginning of 2003 within 'national legislative activities. Primary data and secondary data were taken maximize. Primaries data were collected by observing and unstructures interview.There are some findings in this research: most website were informative, available participative facilities. Websites and mailinglist, media tend into one perspectives uniform about the essential of Amendment process; in order public with potential conflict able to walking hand in hand collectively accepting Amendment process functionally, normatively able to interaction and interrelation building conformities and concencuss within on the one direction to the target segments.Mailinglist succeed reach the target segmented than websites. Mailinglist succeed relatively to be the socialization tools of people representatives performances and Amendment messages.Overall website and mailinglist as a media, it's the right media, right in determining the segment, right in conceptual but there's some perfect things when it's translated into development to be applied strategically, unenough aoutonomous time, spaces sincronized. There's also digital divide to face when the media e-democracy was build so the media limited as socialization tools. Mostly the media e-democracy here were e-participated note-voting yet.In other side, internally, three aspect of technology showed that media democracy applied face unready organization and technically aspects. Though public associated the innovation idea, technically and organizational side were so weak. That's why the media e-democracy were build uncontinously.But for the future according to the double growth of the Indonesian interne users while nationally Government policies directs the growth of the e-democracy realization local and national pace; this research recommended that e-democracy media should be continuous. |
T 14280a.pdf :: Unduh