ABSTRAK
Menurut pasal 27 UUD 1945, disebutkan bahwa warga negara Indonesia mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal tersebut mencerminkan tidak adanya keterbatasan bagi setiap warga negara dalam usaha menoari den memperoleh penghidupan dari pekerjaan yang sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi dengan adanya ketimpangan antara jumlah tenaga kerja dengan jumlah kesempatan kerja berkembang tidak seimbang, maka ruang geraknya menjadi terbatas. Sebagai gambaran dapat dikemukakan disini, bahwa proyeksi jumlah angkatan kerja akan berkembang dari 68,83 juta ( 1983 ) menjadi 78,61 juta ( 1988 ) dan pada tahun 1993 meningkat menjadi 92,42 juta.Dengan demikian jumlah angkatan kerja dalam sepuluh tahun ( 1983 - 1993 ) akan bertambah sebanyak 25,59 juta. Sedangkan proyeksi kesempatan kerja periode 1983 - 1988 telah dapat diciptakan tambahan lapangan kerja baru 8,81 juta den periode 1988 -- 1993 kemampuan jumlah kesempatan kerja sebanyak 80,99 juta atau ada peningkatan sebesar 10,33 juta,sehingga kesempatan kerja 1) dalam tahun 1983 - 1993 adalah 19,14 juta.Jelaslah disini tampak ketidakseimbangan perkembangan angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang apabila tidak segera dipecahkan diduga menimbulkan problema di masa-masa yang akan datang.Untuk memecahkan hambatan-hambatan terhadap kemungkinan perluasan kesempatan kerja, maka perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan yaitu dengan cara memperluas den mengintensifkan pusat latihan ketrampilan yang memungkinkan tenaga kerja berpendidikan rendah memperoleh pendidikan, praktis di dalam memasuki lapangan kerja informal.Tindakan tersebut di atas sesuai pula dengan apa yang tertuang dalam GBHN yaitu adanya usaha perluasan den pemerataan kesempatan serta meningkatkan mutu dan perlindungan tenaga kerja, merupakan kebijakan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor.Di dalam usaha untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin, perlu adanya peran serta pihak swasta secara aktif sehingga dengan demikian di samping peningkatan di sektor produksi sekaligus dapat dicapai pemerataan hasil pembangunan.Bertolak dari kebijakan tersebut di atas, diharapkan pemecahan masalah ketenagakerjaan dapat diatasi dengan positif walaupun tidak dapat dihindari pula dampak negatif kebijakan tersebut di atas. Kemungkinan dampak negatif yang antara lain adanya pihak swasta sebagai perantara kerja yang bertujuan hanya sekedar rnengeruk keuntungan untuk kepentingan pribadi. Juga diduga adanya persyaluran tenaga kerja secara liar, perlakuan seenaknya, adanya kasus suap dan lain-lain.Khususnya tenaga kerja yang dikategorikan sebagai tenaga kerja Pembantu Rumah Tangga, merupaknr, bagian dari pekerjaan sektor informal, penyalurannya banyak dilakukan oleh para perantara tenaga kerja yang sah maupun yang tidak sah.Peranan perantara ini kadang-kadang masih dirasakan atau belum putus hubungan, walupun tenaga kerja yang bersangkutan telah memperoleh pekerjaan, oleh karena itu kehidupannya masih dipengaruhi oleh kebijakan perantara ini, sebagai contoh adanya perabantu ruma.h tangga yang dipindah- pindahkan oleh perantara ketempat lain dengan alasan akan memperoleh penghasilan yang lebih layak.Masih banyak kasus-kasus tentang Pembantu Rumah Tangga yang menyangkut kehidupannya yang dilakukan oleh para perantara misalnya kasus perkosaan, penjerumusan ke dunia hitam dan lain-lain. Di sisi lain, kepala rumah tangga untuk selanjutnya disebut majikan, mempunyai peranan besar dalam menentukan kehidupan sosial ekonami Pembantu Rumah Tangga. Dalam pemberian kompensasi baik upah, fasilitas lain, maka majikan selaku kepala keluarga merupakan faktor dominan dalam kaitannya dengan kompensasi tersebut juga dalam masalah lain baik komunikasi dengan antar anggota keluarga, pergaulan. |
T2200-Pahlawansjah Harahap.pdf :: Unduh