|
Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, pola hubungan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya kita menganut sistem pemerintaha yang bersifat sentrallstik yang ternyata hanya menimbulkan ketidak-adilan di seluruh daerah, sejak tahun 1999 dirubah menjadi era desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah. Di era otonomi ini diharapkan daerah menjadi mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai dengan makin kuatnya Kapasitas Fiskal atau PAD suatu daerah. Sementara itu untuk beberapa hal yang mungkin masih kekurangan dana, daerah masih diberi bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Namun tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat dalam mendukung terciptanya kemandirian daerah. Untuk itulah kemudian penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari variabel apa saja yang mampu mendukung terwujudnya Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat sebagai pencerminan kemandirian daerah. Adapun variabel yang dipilih adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRBjasa serta Bagi Hasil Pajak yang diyakini pada tahap awal sebagai proxy variabel yang mampu mencerminkan kemandirian daerah. Sebagai analisis awal penelitian ini dilakukan di26Propinsidi Indonesia dengan menggunakanmetodeanalisis data panel. Pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang diinginkan tulisan dengan menggunakan metode path analysis sehingga didapat variabel mana saja yang memiliki hubungan secara langsung terhadap Kapasitas Fiskal Daerah |
