Penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Propinsi Jawa Timur dengan lama waktu tiga bulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan reception facilities di pelabuhan dan menetapkan urutan determinan pelaksanaan kebijakan reception facilities dari yang paling baik. Penelitian menggunakan metode eksplorasi (exploratory studies) yaitu penelitian yang mencari ide-ide atau hubunganhubungan atau variabel-variabel yang berkaitan dan menyelidiki, mengapa kebijakan pemerintah tersebut tidak dilaksanakan di lapangan. Hipotesis penelitian jika peraturan-peraturan yang tegas dan akomodatif, kelembagaan yang jelas, sarana prasarana yang memadai dan sumberdaya manusia yang profesional, dapat dipenuhi maka kebijakan reception facilities dapat berjalan dengan baik dan dapat mendukung kelestarian lingkungan hidup di perairan pelabuhan dalam rangka program Bandar Indah (Ecoport).Pelabuhan Tanjung Perak telah memiliki reception facilities yang dibangun tahun 1988 sebagai tindak lanjut dari kebijakan IMO dalam International Convention for Prevention of Pollution From Ships, 1973-1978 yang telah diratifikasi melalui Keppres No 46 Tahun 1986 tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal, dan ditindak lanjuti oleh Kepmen Perhubungan No 215/AL.506/PHB-87 tentang Pengadaan Fasilitas Penampungan Limbah dari Kapal-kapal (reception facilities). Namun kondisi reception facilites sejak dibangun hingga saat ini tidak pernah digunakan sama sekali sehingga telah mengalami degradasi fungsi dan wujudnya. Penelitian ini menemukenali dan mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan reception facilities di Pelabuhan Tanjung Perak.Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reception facilities di pelabuhan Tanjung Perak menunjukan bahwa kebijakan tersebut tidak berjalan sehingga tidak dapat mendukung grogram ecoport (Bandar Indah).Determinan atau faktor-faktor penentu kebijakan reception facilities yang terlaksana di Pelabuhan Tanjung Perak adalah penyediaan sarana yang memadai (dengan tingkat pelaksanaan 65,84 %), ketersediaan peraturanperaturan yang tegas dan akomodatif (dengan tingkat pelaksanaan 51,75 %), ketersediaan sumberdaya manusia yang profesional (dengan tingkat pelaksanaan 46,95 %), kelembagaan yang jelas (dengan tingkat pelaksanaan 40,23 %), dan prasarana yang baik (dengan tingkat pelaksanaan 35,02 %).Pada akhimya, berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan dapat disarankan bahwa:1. Perlu ditinjau kembali Kepmen Perhubungan Nomor 215 Tahun 1987.2. Pemerintah Indonesia cq Departemen Perhubungan lebih berkonsentrasi pada penegakan regulasi operasional yang telah dibuat.
This research was carried out in Tanjung Perak Port-Surabaya, East Java Province in three months. It is aimed at evaluating implementation of reception facility policy in port and providing the best determinant priority in the implementation of reception facility policy. The research applies exploratory study method, namely a research finding related ideas, relations or variables as well as inquiry on why the government policy is not implemented. Research hypothesis: if there are firm and accommodative regulation, clear institution, sufficient facility and infrastructure and professional human resources, then reception facility policy could run well and support environmental conservation in port waters in the frame of Beautiful Port Program (Ecoport).Tanjung Perak Port has been equipped with reception facility constructed in 1988 as the follow-up of IMO policy in International Convention for Prevention of Pollution from Ships, 1973-1978, which has been ratified by Presidential Decree No. 46 year 1986 on Prevention of Pollution from Ships, and is completed by Decree of the Minister of Transportation No. 2151AL.5061PHB-87 on Procurement of Reception Facilities. However, the reception facility has never been utilized since its construction until the present time. Thus, it degrades in its function and shape. This research has identified and evaluated the factors influencing implementation of reception facility in Tanjung Perak Port.Result of implementation evaluation of the reception facility policy in Tanjung Perak Port indicates that the policy is not implemented. As the result, it cannot support the ecoport program.Determinant or factors influencing implementation of reception facility in Tanjung Perak Port are sufficient facility (with implementation degree of 65.84%), firm and accommodative regulation (with implementation degree of 51.75%), professional human resources (with implementation degree of 46.95%), clear institution (with implementation degree of 40.23%), and sufficient infrastructure (with implementation degree of 35.02%).Finally, based on analysis against result of the research carried out it is recommended that:1. Decree of the Minister of Transportation No. 215 of 1987 should be reviewed2. Indonesian Government eq the Ministry of Transportation should give more concentration on enforcement of operational regulation provided. |
T 14927-Kebijakan pemerintah.pdf :: Unduh