Era globalisasi yang melanda seluruh negara telah memberikan suatu cara pandang baru dalam tata cara pengelolaan negara, pemerintahan, bisnis dan begitu banyak aspek lainnya. Negara Indonesia tidak terkecuali harus menghadapi persaingan global tersebut. Untuk dapat berkompetisi dalam persaingan global maka Indonesia harus memperbaiki berbagai aspek yang menjadi indikator persaingan global yaitu antara lain kepastian hukum (law enforcement), birokrasi yang transparan, corruption index, ketersediaan inforrnasi seluruh sektor, profesionalisme, tata kelola pemerintahan, infrastruktur dan lain sebagainya. Pada saat ini kondisi Indonesia relatif tertinggal hampir di semua sektor pada indikator tersebut dibanding negara-negara berkembang lainnya khususnya di kawasan Asean.Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) telah mendeklarasikan berbagai program untuk menunjukkan bagaimana cara PBB dalam membantu negara tertinggal, miskin atau negara berkembang lainnya seperti Indonesia untuk mampu tumbuh atau bergerak lebih cepat agar dapat mengejar ketinggalan sehingga mampu bersaing dengan negara lain. PBB juga mendeklarasikan pentingnya Information & Communication Technology (ICT) sebagai salah satu tools yang efektif dalam mencapai program PBB tersebut termasuk Millenium Development Goals di mana Indonesia juga turut serta mengambil peranan dalam upaya mencapai Millenium Development Goals tersebut. Namun pembangunan ICT khususnya E-Government memerlukan biaya yang sangat tinggi. Negara seperti Indonesia sangat kesulitan dalam mengejar ketinggalan di bidang pembangunan ICT karena anggaran yang terbatas, bukan raja karena ukuran negara Indonesia, jumlah penduduknya dan struktur birokrasi yang besar namun anggaran negara yang tersedia mayoritas masih difokuskan pada aspek pendidikan, sosial dan pembangunan fisik lainnya. Dari sisi lain jika Indonesia meminta pinjaman berupa hutang luar negeri maka seluruh model pinjaman akan senantiasa dikaitkan dengan resiko yang cukup tinggi yaitu resiko bagaimana Indonesia mengelola dana pinjaman tersebut agar bisa efektif berguna, resiko pengembalian hutang dan potensi korupsi. Dalam berbagai kesempatan Indonesia terpaksa harus menunggu adanya grant (hibah) atau softloan dari negara tertentu.Untuk mengatasi persoalan dan tantangan tersebut di atas maka diperlukan suatu terobosan dalam mendapatkan konsep dan strategi nasional dalam pengembangan ICT di Indonesia yang komprehensif, berkesinambungan namun mempunyai dampak ekonomis dan return yang baik pula. Studi kelayakan dan implementasi proyek ICT khususnya di instansi pemerintah sudah saatnya mengangkat seluruh manfaat baik tangible maupun intangible sehingga proyek tersebut tidak saja feasible berdasarkan target kualitatif namun secara konkrit mempu memberikan dampak ekonomis yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu mengurangi beban pemerintah dalam hal pembiayaan proyek tersebut.Karya akhir ini berjudul Analisis Terhadap Studi Kelayakan Proyek Teknologi Informasi, Studi Kasus : LPND ABC, yang dalam hal ini mengambil proyek NCSIS di LPND ABC sebagai studi kasus. LPND ABC sebagai organisasi non-profit mempunyai tantangan untuk dapat memberikan return finansial yang cukup sehingga proyek tersebut layak (feasible). Materi yang dianalisis adalah studi kelayakan yang telah dihasilkan oleh LPND ABC dan telah diserahkan ke Bappenas. Analisa terhadap studi kelayakan tersebut akan menggunakan metode Information Economic yang dikembangkan oleh Marilyn M.Parker karena sampai saat ini metode tersebut masih relevan dan sesuai dengan proyek teknologi informasi (ICT). Terdapat berbagai kendala untuk dapat melakukan analisa studi kelayakan ini, yaitu antara lain minimnya data di LPND ABC yang dapat diakses, tertutupnya birokrasi sehingga sulit untuk mendapatkan data dan tidak transparannya proses bisnis yang ada. Namun kesulitan tersebut dapat diatasi dengari pendekatan wawancara khusus sehingga data-data tertentu diperoleh.Hasil akhir dari analisa ini menunjukkan return yang baik sekali sehingga metode ini diharapkan dapat diterapkan kepada seluruh proyek teknologi informasi di institusi pemerintah. Dengan return yang baik tersebut maka pemerintah akan mempunyai opsi lebih banyak dan tidak harus mengandalkan dari APBN, pinjaman hutang luar negeri, softloan, grant dan sebagainya. Opsi tambahan misalnya dapat diperoleh dengan menawarkan kerjasama antara LPND tersebut dengan pihak swasta, bank atau investor. Dengan demikian dengan mengaudakan model studi kelayakan hasil analisis ini maka pengembangan proyek NCSIS di LPND ABC pada khususnya dan pembangunan ICT di Indonesia pada umumnya dapat dilaksanakan untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara lain di mana biaya pembangunan ICT diharapkan tidak lagi menjadi beban bagi pemerintah.
Globalization era which goes throughout the countries has created a new point of view in term of management of state, government, business and other aspects of life. Indonesia must without exception face the global competition. To be competitive in this tighter global competition, Indonesia must improve various aspects as indicators of global competition, which are among others law enforcement, transparent bureaucracy, corruption index, information availability of all sectors, professionalism, governance, infrastructure, etc. Currently Indonesia is far left behind almost in all sectors compared to other developing countries specifically in Asean Region.United Nations (UN) has declared various programs to show the way UN assists underdeveloped, poor countries as well as developing countries such as Indonesia to enable them to grow and move faster to overcome their weaknesses so as to improve their competitive power. UN also declares the importance of Information & Communication Technology (ICI) as one of effective tools in achieving UN programs including Millennium Development Goals in which Indonesia participates for its achievement. Nevertheless, the development of ICT specifically E-Government is very costly. A country like Indonesia finds difficulty in the development of ICT due to limited funding, huge number of population and big bureaucracy. Moreover, available funds are mostly focused on educational and social aspects and construction of infrastructures. On the other side, if Indonesia request foreign loans, there is high concern on its effective management and allocation, repayment risk and corruption potency. In many occasions Indonesia must wait grant or soft loan from certain countries.To overcome the issues and challenges, a breakthrough is needed in obtaining national concept and strategy in ICT development in Indonesia which is comprehensive and sustainable in nature but with good economic return. Feasibility study and implementation of ICT project especially in governmental agencies should raise either tangible or intangible benefits so that the project is not merely feasible based on qualitative target but also concretely able to give positive economic impact which is in turn expected to assist in reducing the government's burden in the financing of the project.This thesis is entitled Analysis on Feasibility Study on Information Technology Project, Case Study: LPND ABC, which takes NCSIS project at LPND ABC as case study. LPND ABC as non-profit organization has a challenge to give adequate return financial so that the project will be feasible. Material to analyze is feasibility study produced by LPND ABC and submitted to Bappenas. Analysis on the feasibility study will apply method Information Economic which is developed by Marilyn M.Parker because up to now the method is still relevant and in accordance with information technology project OCT). There are many obstacles to analyze the feasibility study, due to among others limited accessible data at LPND ABC, in transparent bureaucracy so that it is difficult to get data and existing in transparent business process. But these obstacles can be overcome though special interview approach so that specific data can be obtained.The final result of this analysis shows good return so that this method is expected to be applied to all information technology projects in government agencies. With good return, the government has more options and doest not necessarily rely upon State Budget, foreign loan, soft loan, grant, etc. Additional option can be made by offering cooperation between LPND with private sectors, banks or investors. Therefore, using feasibility study model, the development of NCSIS at LPND ABC specifically and development of ICT in Indonesia in general can be performed to improve the development of ICT and 'ICT development cost is expected no longer burden the Government. |
Analisis-T18551.pdf :: Unduh