|
Di akhir Perang Dingin, sistem internasional telah mengalami perubahan, bukan hanya menyangkut aspek-aspek high politics dan lebih bersifat state-centric, namun telah bergeser ke berperannya aktor-aktor lain selain negara (non-state actor) dalam politik global.Di era globalisasi batasan wilayah tidak lagi menjadi penghalang utama bagi lahirnya suatu interaksi antar negara yang membawa dampak positif maupun negatif bagi negara-negara yang terlibat. Jaringan kerjasama dalam berbagai bidang merupakan salah satu bentuk positif akibat meningkatnya interaksi antar negara tersebut. Namun, disisi lain, merebaknya kejahatan-kejahatan lintas negara (transnational crimes) sebagai salah bentuk non traditional issues banyak mendapatkan perhatian serius baik dari pemerintah maupun organisasi internasional pada sekitar tahun 1990-an, dan keberadaannya dianggap mewakili ancaman yang bersifat tidak langsung.Kegiatan transnational crimes dalam segala bentuknya dimana salah satunya adalah peredaran obat-obatan terlarang, muncul sebagai ancaman yang serius bagi keamanan dan stabilitas nasional maupun internasional. Dengan kondisi tersebut, maka masalah drug trafficking bukan lagi mengancam keamanan masing-masing negara namun telah menjadi suatu ancaman bagi ketahanan regional secara keseluruhan, baik untuk saat ini maupun pada masa yang akan datang, mengingat sasaran penggunanya adalah generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa di masa depan. Di samping itu akibat yang .ditimbulkan dari penggunaan narkoba telah terbukti dapat membahayakan kesehatan, mengubah nilai-nilai moral dan dapat menghancurkan eksistensi umat manusia. Untuk itu harus segera ditangani secara serius melalui kerjasama yang lebih intensif oleh berbagai pihak dalam mencegah peredaran narkoba.Studi ini menitik beratkan pada perkembangan kerjasama (melalui diplomasi parlementer) yang diiakukan oleh Organisasi Parlemen Negara-negara anggota ASEAN sebagai salah satu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Diplomasi Parlementer merupakan salah satu alternatif bagi penyelesaian masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh negara mengingat sifat dari perrnasalahan tersebut. Apalagi di era sekarang ini peran parlemen tidak dapat dikesampingkan karena kontribusi mereka sangat besar dalam memberi masukan-masukan yang perlu diselesaikan oleh suatu negara.Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai pada tingkat parlemen diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pertukaran informasi dalam menanggulangi masalah drug tricking di kawasan Asia Tenggara. Melalui kesepakatan ini, parlemen dapat menjalankan pengawasan dan penyeimbang bagi eksekutif dalam melaksanankan tugas-tugasnya. Diharapkan pula dengan kerjasama yang intensif antar lembaga eksekutif dan legislatif akan ada keselarasan dalam mengambil keputusan-keputusan, khususnya yang menyangkut masalah obat-obatan terlarang. |
T 14089a.pdf :: Unduh