The effective enforcement ofthe district autonomy regulations will influence allsectors included health sector. Public health center as the point of spear that directlyprovides health scmices to public, will be _inliuenced by that effect. Since the effectiveenforcement of district autonomy, health financing depend on the district?s income andthe concem of the district government. Besides the health financing problems, healthsector is also faced with public demand of good services.One way out altemative is application of self-financed public health centerconcept which public health centers are given authority to manage their functionalrevenue for filling their operational needs directly and to mobilize the potency of publicfinancing in order to increase their quality of services. Tebet public health center as oneofthe self-financed public health centers in Jakarta is also faced with financing problem.Being self-financed public health center, one of the efforts is price adjustment becausethe prevailing prices have accorded to the reject pricing regulation which the prices ofthe seitltinanced public health center are similar with the prices of the public health center that not a self-financed one. Price adjustment effort must consider unit cost andability to pay (ATP).There are no reliable estimate of unit cost and rationale price at Tebet publichealth center. So, the general objective of this study is to obtain the unit cost and therationale price of the basic health services at Tebct public health center.The method used for cost analysis is the ?double distribution method" and theresults were used for price simulation in which ATP'is used to obtain rationale price.The data was taken at 5 basic health services production units (BP, BPG, KB, KIA.,Immunisation) in Tebet public health center fiom April until September 2000.The results indicated that from the 5 production units analizecl, the normativeunit cost of BP is Rp.5.343, Dental Health Consultation is Rp.S_720, simple measures atBPG is Rp.l0_364, complex measures at BPG is Rp.2l.l34, Family Planning isRp. 18.866, Mother and Children Care is R.p.7_018 and Immunization is Rp.4.628.The rationale prices for _each production units when the ATP is considerated, areas follow: BP production unit is Rp_7.000, Dental Health Consultation is Rp.7.000,simple measures at BPG is Rp. R.p. 18.000, complex measures at BPG is Rp. Rp.25.000,Family Planning is Rp.28.000, Mother and Children Care is Rp.8. 000, andImmunization is only Rp.900, because immunization is one ofthe public goods.With those results, it is Suggested for the public health center to ask about theextent of the rationale price to decision maker and to carry out operational costeiiiciency. While the decision maker is suggested to adjust the price of self-financepublic health centers.
Abstract
Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang otonomi daerah, maka akanberdampak pada berbagai sektor termasuk sektor kesehatan. Puskesmas sebagai ujungtombak yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga akanmerasakan dampak dari pelaksanaan otonomi daerah. Dengan pemberlakuan otonomidaerah, pembiayaan kesehatan tergantung pada Pendapatan Asli Daerah dan ?concern?Pemerintah Daerah terhadap sektor kesehatan. Disamping pemxasalahan-pembiayaan,sektor kesehatan juga menghadapi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bermutu.Salah satu alternatif jalan keluarnya adalah dengan menerapkan konsepPuskesmas Swadanzg yaitug puskesmas diberi kewenangan untuk mengelola selumhpendapatan fungsionalnya untuk keperluan opcrasional dan mengoptimalkan mobilisasipotensi pembiayaan masyarakat dalam rangka mcningkatkan mulu pelayanan.Puskesmas Kecamatan Tebet, sebagai salah satu Puskesmas Swadana di DKI Jakartajuga menghadapi masalah pembiayaan Dalam upaya menjadi puskesmas yang mandiri,maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penyesuaian tarif mengingat bahwatarif yang benlaku di Puskesmas Tcbet masih nmcnggunakan pola tadf lama yang samadengan puskesmas-puskesmas lain yang belum swadana. Upaya penyesuaian tarif hamsdilakukan dengan mempcrtimbangkzm biaya satuan dan kemampuan membayarmasyarakat (ATP) Permasalahan yang dihadapi adalah belum diketahuinya biaya satuan dan tarifrasional di Puskcsmas Tebet. Dcngan dcmikian tujuan umum dari penelitian ini adalahuntuk mendapatkan gambaran mcngenai besarnya biaya saluan dan tarif rasionalpelayanan dasar di Puskesmas Tcbet.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskdptif analitik denganrancangan cross sectional. Metoda analisis biaya yang digunakan adalah doubledistribution dan aplikasi ATP melalui simulasi tarif. Data diambil dari bulan Aprilsampai dengan September 2000 pada unit pelayanan dasar (BP, BPG, KB, KIA danlmunisasi) di Puskesrnas Tebct, data ATP dari SUSENAS tahun 1999.Hasil pcnelitian menunjukkan bahwa dari 5 unit produksi pelayanan dasar yangdianalisis biaya saman dan tarifrasionalnya didapatkan biaya satuan normatif di unit BPsebesar Rp.5.343, pcmcriksaan di BPG sebesar Rp.5.'720, tindakan ringan di BPGsebesar Rp_10.364, tindakan berat di BPG sebesar Rp.2l.l34, KB sebesar Rp.18_866,KIA sebcsar Rp_7.018 Serta Imqrlisasi sebesar Rp.4.628.Kcnaikan tarif dengan mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat(ATP) yang direkomendasikan untuk BP adalah sebesar Rp.7.000, pcmcxiksaan gigiRp.7_O00, tarif tindakan ringan di BPG Rp.18.000, tarif tindakan berat di BPGRp.25;000, tarifKB Rp.2s_ooo, tarifKIA Rp.8.000, tariff lmunisasi tetap Rp.9oo karenaImunisasi merupakan salah salu public goods.Dengan hasil tersebut disarankml bagi puskesmas untuk mengusulkan kepadapengambil keputusan tentang besamya tarif rasional di unit pelayanan dasar danmelakukan efisiensi biaya opemsional_ Sedangkan bagi pengambil keputusan untukmenetapkan tarif puskesmas terutama Puskesrnas Swadana sesuai dengan biaya satuandan kemampuan membayar masyarakan. |
T5499-Wahyuni Prabayanti-full text.pdf :: Unduh