Abstract
Keberadaan sektor kehutanan sebagai komponen utama green conditionality dalam Program Penyesuaian Struktural di indonesia antara lain disebabkan karena lembaga keuangan multilateral memandang sektor ini sebagai representasi pengelolaan ekonomi yang buruk dari rezim pemerintahan yang tengah berlangsung saat itu. Suatu kondisi yang akan dirombak oleh lembaga keuangan multilateral khususnya IMF dalam masa krisis ekonomi untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia.
Penelitian ini melakukan evaluasi terhadap fakto ryang melatarbelakangi penerapan green condionality pada pengeolaan hutan di Indonesia sebagai implementasi Program Penyesuaian Struktural oleh lembaga kreditor multilateran semenjak krisis ekonomi tahun 1997.Serta evaluasi terhadap implementasi green conditionality tersebut dengan menggunakan variabel ownership, fleksibilitas ukurann monitoring, completeness dan consistency conditionality. Juga memberikan rekomendasi bagi pelaksanaan green conditionality antara pemerintah dengan lembaga kreditor multilateral di masa mendatang.
