Layanan cloud merupakan sumber daya infrastruktur yang efisien, fleksibel dan memiliki skalabilitas serta performa yang lebih baik. PT. Bank XYZ saat ini menggunakan layanan infrastruktur public cloud untuk 22 aplikasi non-transaksional namun menyimpan data pribadi nasabah. Meningkatnya tren serangan siber mendorong Bank XYZ untuk menetapkan indikator kinerja kunci zero incident data breach yang menjadi acuan dalam melakukan pengamanan informasi pada Bank XYZ. Namun, pada kenyataannya terdapat temuan kerentanan pada aplikasi Bank XYZ yang terletak di public cloud dan kebocoran kredensial akses public cloud yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan resource cloud. Kedua masalah ini dapat memberikan dampak terjadinya insiden kebocoran data yang pada akhirnya menimbulkan kerugian finansial dan reputasi bagi Bank XYZ. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah belum adanya tata kelola keamanan informasi public cloud yang mendefinisikan secara jelas penentuan wewenang dan tanggung jawab perusahaan maupun penyedia layanan cloud. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan perancangan tata kelola keamanan informasi public cloud pada Bank XYZ. Framework yang digunakan dalam menyusun rancangan tata kelola keamanan informasi yaitu ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, ISO/IEC 27017:2015. Selain itu ketentuan regulator POJK No.11/OJK.03/2022 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No.27 Tahun 2022 juga menjadi landasan teori dalam penyusunan tata kelola keamanan informasi public cloud. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu melalui wawancara, Focus Group Discussion (FGD), dan analisis dokumen internal dan ketentuan terkait dengan tata kelola cloud. Wawancara, FGD, dan analisis dokumen yang dilakukan pada penelitian ini menghasilkan daftar risiko dan kontrol risiko yang harus diterapkan dalam pengamanan public cloud, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun rancangan tata kelola keamanan informasi public cloud pada Bank XYZ. Luaran dari penelitian ini adalah rancangan tata kelola keamanan informasi public cloud pada Bank XYZ.
Cloud services offer efficient, more scalability, better performance, and adaptable infrastructure resources. PT. Bank XYZ presently uses public cloud infrastructure services for 22 non-transactional applications that store customer data. The increasing cyber-attack trend has driven Bank XYZ to set a key performance indicator of a zero-incident data breach as the reference for securing information at Bank XYZ. However, system vulnerabilities were detected in the Bank XYZ application that uses public cloud infrastructure and leaks of cloud access credentials, leading to misuse of cloud resources. This problem may impact the occurrence of data leakage incidents that end up causing financial and reputational losses to Bank XYZ. One of the main causes of this problem is the absence of public cloud information security governance that clearly defines the authority and responsibility of companies and cloud service providers. Therefore, this research aims to establish public cloud information security governance for Bank XYZ. ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002:2022, and ISO/IEC 27017:2015 were utilized to create the public cloud information security governance design. Regulatory compliance, such as POJK No.11/OJK.03/2022 and personal data protection law (UU PDP) No.27 of 2022, also provides a theoretical basis for developing public cloud information security governance. This study utilized qualitative approaches such as interviews, Focus Group Discussions (FGD), and an analysis of internal documentation and cloud governance compliance. The interviews, focus groups, and document analysis conducted for this study result in a list of risk controls that must be used in the public cloud, which is then used to establish public cloud information security governance for Bank XYZ. The outcome of this research is the design of Bank XYZ's public cloud information security governance. |
TA-Halida Ernita.pdf :: Unduh