Peningkatan jumlah anggaran dan volume pada pembangunan infrastruktur dalam kurung waktu lima tahun terakhir menuntut pencapaian percepatan waktu pelaksanaan, modernisasi sistem pengadaan pekerjaan serta project delivery yang lebih mudah bagi pengguna maupun penyedia jasa. Metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun saat ini dirasa mampu untuk menjawab tantangan pentingnya kecepatan penyelesaian sebuah proyek. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berusaha untuk dapat memasyarakatkan terobosan sistem pengadaan pekerjaan konstruksi nasional melalui sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun yang dapat mempercepat pencapaian target dukungan Infrastruktur Pemerintah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pada penyelenggaraannya di lapangan penerapan kontrak terintegrasi rancang dan bangun masih menuai banyak permasalahan bagi berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam kontrak. Seperti terjadinya Dispute atau perselisihan dan klaim diantara pengguna jasa, penyedia jasa maupun pihak auditor. Munculnya fenomena tersebut mengakibatkan dampak yang cukup signifikan pada pelaksanaan metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun seperti terjadinya perubahan nomenklatur Peraturan Menteri terkait kontrak terintegrasi rancang dan bangun yang berubah 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, penurunan penerapan metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun, hingga potensi total lost bagi penyedia jasa akibat tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor. Masalah ini muncul diakibatkan karena belum adanya sebuah standar dalam menentukan perencanaan biaya dan pengukuran output atas hasil pekerjaan yang menggunakan metode kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Melalui penyusunan disertasi ini, penulis berusaha untuk mengembangkan sebuah metode, cara ataupun rekomendasi yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya Perselisihan diantara berbagai pihak dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan stadion. Penelitian ini diawali dengan menentukan variable penelitian yang kemudian divalidasi dengan aplikasi SEM untuk memperoleh model hubungan antar variabel, selanjutnya menyusun standar WBS dengan sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun pada bangunan stadion, metode perhitungan volume pekerjaan, standar perencanaan biaya dan metode pemeriksaan hasil pekerjaan yang selanjutnya dibuat menjadi sebuah Standard Method of Measurement (SMM) berbasis WBS dengan sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun untuk pembangunan bangunan stadion. Metode penelitian yang digunakan adalah uji analisis, uji validitas, uji reabilitas dan analisis deskriptif dengan hasil akhir berupa standar pelaksanaan atau SOP dalam bentuk metode standar pengukuran output Standar Measurement Method (SMM) yang berbasis Work Breakdown Structure (WBS) dengan sistem kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Hasil dari pengembangan metode SMM ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah pedoman yang dapat membantu tercapainya konsistensi dan standarisasi informasi yang akan digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam setiap tahapan dan proses penyelenggaraan pembangunan bangunan stadion, sehingga potensi terjadinya Dispute atau perselisihan dalam pelaksanaan proyek dapat diminimalisir.
Budget and volume increasing of infrastructure development amount in the last five years requires the achievement of accelerated implementation time, modernization of the procurement system of work and easier project delivery for users and service providers. Answering the challenges of the importance matter for project completion, Design and Build contract method is can be considered as a solution. Indonesian Government through Ministry of Public Work and Housing attempted to introduce the breakthrough of the national construction work procurement system with Design and Build contract that can accelerate the achievement of the government's infrastructure targets in order to support national economic growth. However, the implementation of Design and Build contract in construction project still cause some problem for various parties, both those who are directly or indirectly involved in the contract, such as the occurrence of dispute and claims between owner, service provider and the auditor. This phenomena resulted a significant impact on the implementation of the Design and Build contract as changes in the nomenclature of Ministerial Regulations related to integrated design contracts and structures that changed 3 (three) times in a 5 (five) years, decreased the Design and Build contract practice, and total lost potential for service providers due to the follow up results of the auditor's examination. Those problem caused by the unavailable standard cost planning and measuring outputs based on Design and Build contract method. Through the preparation of this dissertation, the author seeks to develop a method, method or recommendation that is expected to minimize the occurrence of dispute between various parties in the implementation of the construction of stadion buildings. In this dissertation, researchers try to develop a method that is expected to minimize the occurrence of dispute between various parties in the implementation of the construction of stadion buildings. The development of this method begins with developing WBS standards for Design and Build contract system, engineering estimate methods, cost planning standard and audit process for work results method, then made into a WBS-based Standard Method of Measurement (SMM) with an Design and Build contract for stadium construction. The research method used is the analysis test, validity test, reliability test and descriptive analysis with the final results in the form of implementation standards in the form of Standard Method of Measurement (SMM) based on Work Breakdown Structure (WBS) for Design and Build contract. The results of this research are expected to be used as a guide to help achieve the consistency and standardization of information that will be used by various stakeholders in each stage and process of implementing the construction of stadium, so that the potential construction project dispute can be minimized. |
D-Anggoro Putro.pdf :: Unduh