Permasalahan yang sering terjadi di kawasan metropolitan salah satunya ialah pelanggaran aturan berlalu lintas di jalan raya. Kota Depok sebagai salah satu kota penyangga ibukota negara, memiliki ruas jalan arteri yang sekaligus berfungsi sebagai jalan raya utama di Kota Depok yaitu ruas Jalan Margonda Raya. Intensitas volume kendaraan yang lalu lalang di Jalan Margonda Raya terbilang padat, mengakibatkan sering terjadi pelanggaran aturan lalu lintas dijalan tersebut. Sementara itu dalam penindakan pelanggaran aturan lalu lintas, masih banyak ditemukan oknum dari pelanggar dan penegak hukum yang melakukan aksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mengantisipasi terjadinya aksi KKN dalam hal penegakan hukum lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia meluncurkan sistem pemolisian modern berbasis elektronik yaitu E-Policing. Sistem ini memanfaatkan perangkat teknologi untuk merekam, menyimpan, menganalisis, dan berbagi informasi kepolisian. Manfaat dengan menerapkan sistem ini akan mewujudkan visi dan misi dari kepolisian yaitu pelayanan Prediktif, Responsibilitas Dan Transparansi Berkeadilan atau disingkat menjadi PRESISI. Karena dapat melayani masyarakat tanpa ada batasan waktu tertentu. Untuk menerapkan sistem E-Policing yang sesuai dengan fungsinya Kepolisian Indonesia membuat program dalam hal mewujudkan ketertiban penindakan pelanggaran lalu lintas dijalan raya yaitu melakukan penilangan berbasis elektronik atau yang biasa dikenal dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Tujuan utama penelitian ialah untuk menganalisis evaluasi hasil pelaksanaan program tilang elektronik (ETLE) berbasis E-Policing, dengan menggunakan kamera ETLE yang beroperasi selama 24 jam untuk menangkap dan merekam pelanggaran lalu lintas di Kota Depok. Ruang lingkup pada penelitian ini hanya pada satu titik ETLE yang beroperasi yaitu berada di Jalan Margonda Raya depan kantor Cabang Bank Jawa Barat tepatnya pada jembatan penyebrangan orang (JPO), serta kamera ETLE yang beroperasi tersebut hanya bisa menangkap dan merekam 2 jenis pelanggaran lalu lintas saja, yaitu pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran menggunakan telepon selelur saat berkendara. Pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data pelanggaran sebelum adanya pelaksanaan program ETLE, awal program ETLE, dan setelah setahun pelaksanaan program ETLE berjalan. Hasil pelaksanaan program ETLE dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya program ETLE di ruas jalan Margonda Raya Kota Depok jumlah pelanggaran lalu lintas yang berhasil terekam mengalami kenaikan dibandingkan sebelum adanya pelaksanaan program ETLE. Sedangkan perbandingan jumlah pelanggaran lalu lintas di awal program ETLE dan setelah pelaksanaan program ini selama satu tahun menunjukkan hasil positif yaitu penurunan jumlah pelanggaran dikarenakan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas semakin baik. Pelaksanaan program ETLE dipengaruhi beberapa faktor antara lain sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat.
One of the problems that often occur in metropolitan areas is the violation of traffic rules on the highway. Depok City as one of the supporting cities for the national capital has an arterial road that also functions as the main highway in Depok City, namely Jalan Margonda Raya. The intensity of volume of vehicles passing on Jalan Margonda Raya is fairly dense, resulting in frequent violations of traffic rules on that road. Meanwhile, in the enforcement of violations of traffic rules, there are still many elements from violators and law enforcers who commit acts of corruption, collusion, and nepotism (KKN). To anticipate KKN actions in terms of enforcing traffic laws, the Indonesian National Police launched a modern electronic-based policing system, namely E-Policing. This system utilizes technological devices to record, store, analyze and share police information. The benefits of implementing this system will realize the vision and mission of the police, namely Predictive, Responsibility and Transparency services with justice or shortened to PRECISION. Because it can serve the public without any specific time limit. To implement the E-Policing system following its function, the Indonesian Police have created a program in terms of realizing orderly enforcement of traffic violations on the highway, namely conducting electronic-based ticketing or commonly known as Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). The main objective of the research is to analyze the evaluation of the results of the implementation of the electronic ticketing program (ETLE) based on E-Policing, using ETLE cameras that operate 24 hours to capture and record traffic violations in Depok City. The scope of this study is only at one operating ETLE point, which is on Jalan Margonda Raya in front of the West Java Bank Branch office, precisely at the people's crossing bridge (JPO), and the operating ETLE camera can only capture and record 2 types of traffic violations, namely the violation of not using a seat belt and the violation of using a cell phone while driving. This research was conducted by comparing violation data before the implementation of the ETLE program, at the beginning of the ETLE program, and after a year of the implementation of the ETLE program. The results of the implementation of the ETLE program from this study show that with the existence of the ETLE program on the Margonda Raya road section, Depok City, the number of traffic violations that were successfully recorded has increased compared to before the implementation of the ETLE program. Meanwhile, a comparison of the number of traffic violations at the beginning of the ETLE program and after the implementation of this program for one year showed positive results, namely a decrease in the number of violations due to better public awareness to comply with traffic rules. The implementation of the ETLE program is influenced by several factors including human resources, facilities and infrastructure, and community factors. |
T-Nanang Wahyu Wibowo.pdf :: Unduh