KPK merupakan salah satu Lembaga Penegak Hukum dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, selain Polri dan Kejaksaan. Istimewanya fungsi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam satu institusi yang sama. Pada Tahun 2021 terjadi Kasus Suap di KPK dengan Tersangka Penyidik KPK. Ini merupakan Kasus Korupsi kedua yang melibatkan Penyidik KPK, setelah Kasus Korupsi berupa Suap yang terjadi pada Tahun 2006 dengan Tersangka Suparman. Artinya setelah 15 (lima belas) tahun berselang baru terjadi kembali Kasus Tindak Pidana Korupsi melibatkan Penyidik KPK, yang melakukan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang dengan modus operandi yang serupa, akan tetapi memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda. Kasus Suap yang kembali terjadi menunjukkan kenyataan, bahwa KPK juga tidak luput dari potensi kerawanan akan terjadinya Kasus Korupsi di dalam tubuh instansi sendiri, terutama pada core business KPK yaitu Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. 2 (dua) Kasus Suap dalam rentang waktu hampir 2 (dua) Dasawarsa menunjukkan fakta bahwa KPK berhasil mereduksi dan meminimalisir pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penyidiknya. Hal tersebut tentu saja tidak lepas dari peranan penting budaya organisasi (Organizational Culture) yang ada dan berjalan di KPK sejak awal berdiri sampai dengan saat ini. KPK Tidak dipungkiri didirikan dengan semangat indepedensi institusi hukum dalam rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bebas dari intervensi serta pengaruh dari Pihak manapun dan dalam bentuk apapun. KPK juga dianggap sebagai Role Model terkait integritas dan moralitas Aparatur Penegak Hukum di negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Kualitatif dengan mengambil fokus menganalisa Budaya Organisasi KPK melalui berbagai bentuk budaya organisasi yang ada serta sistem pencegahannya, untuk mengetahui apa saja faktor yang menunjang keberhasilan KPK dalam mencegah terjadinya perbuatan suap, serta Penyalahgunaan Wewenang yang melanggar etika dan pidana.
The KPK is a law enforcement agency dealing with corruption in Indonesia, apart from the National Police and the Attorney General's Office. The special function of Investigation, Investigation and Prosecution is in the same institution. In 2021 there was a bribery case at the KPK with suspected KPK investigators. This is the second Corruption Case involving KPK Investigators, after the Corruption Case in the form of a Bribery which occurred in 2006 with the Suparman. This means that after 15 (fifteen) years, there has been another Corruption Crime Case involving KPK Investigators, who committed violations of law and abuse of authority with similar modus operandi, but with different backgrounds and reasons. The recurring bribery case shows the fact that the KPK is also not immune from the potential for corruption cases to occur within its own agencies, especially in the KPK's core business, namely Investigation of Corruption Crimes. 2 (two) bribery cases within a span of almost 2 (two) decades show the fact that the KPK has succeeded in reducing and minimizing law violations committed by its investigators. This, of course, cannot be separated from the important role of the organizational culture that has existed and operated at the KPK since its inception until now. It is undeniable that the KPK was founded with the spirit of legal institution independence in the context of eradicating corruption, which is free from intervention and influence from any party and in any form. The KPK is also considered a role model regarding the integrity and morality of law enforcement officials in Indonesia. This research was conducted using a Qualitative Method with a focus on analyzing the Organizational Culture of the KPK through various forms of existing organizational culture and prevention systems, to find out what factors contributed to the success of the KPK in preventing bribery, as well as the abuse of authority that violated ethics and crime. |
T-Bagus Priandy.pdf :: Unduh