Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh konflik lahan terhadap legitimasi dan pembangunan berkelanjutan PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu dan mengevaluasi bagaimana bentuk krisis legitimasi yang dihadapi serta bagaimana strategi keberlanjutan yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu dalam menyikapi dan menanggapi krisis legitimasi akibat konflik lahan yang terjadi. Masalah penelitian ini muncul karena adanya fenomena isu lingkungan yaitu konflik lahan yang berlangsung cukup lama dan rentan terjadi antara PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian berupa studi kasus dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data sequential triangulation. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan dengan pihak perusahaan yang hasilnya dinarasikan dengan metode deskriptif kualitatif kemudian diolah dengan menggunakan NVivo 12 Pro untuk mempertajam dalam melakukan analisis konten, analisis tematik, dan analisis konstan komparatif. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi yang diusung oleh Suchman (1995) dan O’Dwyer, Owen, & Unerman (2011) khususnya yang menyangkut mengenai tipologi legitimasi dan strategi-strategi legitimasi dalam memperbaiki krisis legitimasi yang dihadapi oleh perusahaan. Temuan dalam penelitian ini adalah konflik lahan yang terjadi berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu sebagai akibat dari krisis legitimasi yang dihadapi perusahaan, di mana tipologi yang dihadapi berupa repairing legitimacy, sehingga PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu melakukan beberapa strategi untuk memperbaiki legitimasinya yang merupakan bentuk strategi umum legitimasi (normalize, restructure, dan avoid overreaction/don’t panic) dan dikondisikan dengan strategi legitimasi pragmatis, yaitu strategi normalize dalam bentuk “deny”, strategi restructure dalam bentuk “create monitors”, dan strategi “avoid overreaction/don’t panic” Adapun strategi lainnya seperti moral legitimacy dan cognitive legitimacy belum ditemukan dalam strategi yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu saat konflik lahan berlangsung, dan kemungkinan akan dilakukan perusahaan kedepannya tergantung kebutuhan organisasional nantinya.
This study aims to analyze how the influence of land conflicts on the legitimacy and sustainable development of PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu and evaluate what form the legitimacy crisis is faced and how the sustainability strategy carried out by PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu in addressing and responding to the legitimacy crisis due to land conflicts that occur. This research problem arose because of the phenomenon of environmental issues, namely land conflicts that lasted quite a long time and were prone to occur between PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu and the community. This study used a research strategy in the form of a case study with a qualitative research approach and sequential triangulation data collection method. The research data were obtained from observations, documentation, and interviews conducted with the company whose results were narrated using a qualitative descriptive method and then processed using NVivo 12 Pro to sharpen content analysis, thematic analysis, and constant comparative analysis. This study uses the legitimacy theory promoted by Suchman (1995) and O'Dwyer, Owen, & Unerman (2011), especially concerning the typology of legitimacy and legitimacy strategies in improving the legitimacy crisis faced by companies.The findings in this study are that land conflicts that occur affect the sustainable development of PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu as a result of the legitimacy crisis faced by the company, where the typology faced is in the form of repairing legitimacy, so that PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu carries out several strategies to improve legitimacy which is in the form of a general strategy of legitimacy (normalize, restructure, and avoid overreaction/don't panic) and is conditioned by pragmatic legitimacy strategies, namely the normalize strategy in the form of "deny", the strategy of restructuring in the form of "create monitors", and the strategy of "avoid overreaction/don't panic” Other strategies such as moral legitimacy and cognitive legitimacy have not been found in the strategy undertaken by PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Bengkulu during the land conflict, and it is likely that this will be carried out by the company in the future depending on organizational needs. |
T-Deasy Emalia.pdf :: Unduh