Salah satu strategi dalam mencapai pembangunan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur. Dalam kurun waktu terakhir, banyak negara melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Terdapat tiga pilihan utama dalam membangun infrastruktur antara lain penyediaan secara langsung oleh pemerintah, kontraktual, dan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (Public Private Partnership). Pemerintah di berbagai negara tertarik pada skema PPP karena beberapa alasan kuat terutama lebih rendahnya biaya konstruksi dan biaya pemeliharaan lanjutan oleh pemerintah serta untuk mengurangi terpaparnya risiko bisnis langsung kepada Pemerintah. Keterbatasan ketersediaan anggaran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan untuk mendukung pembangunan telah mendorong inisiasi pelibatan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Salah satu badan usaha yang dapat ikut berkontribusi yaitu bank, baik bank konvensional maupun bank syariah. Dalam Islam, pembangunan infrastruktur adalah murni sebagai bentuk pelayanan negara kepada masyarakat. Membangun infrastruktur yang baik, bagus dan merata ke pelosok negeri adalah wajib. Sebagai dasarnya adalah kaidah, “Maa laa yatim al-wajib illa bihi fahuwa waajib.” (Suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana dengan baik karena sesuatu, maka sesuatu hukumnya menjadi wajib).Berdasarkan STATE OF THE GLOBAL ISLAMIC ECONOMY REPORT 2022, 8 negara teratas yang memiliki tingkat implementasi ekonomi islam yang baik terutama di bidang investasi yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Jordan, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turkey. Dengan itu, penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh variabel-variabel makroekonomi dan bank size di negara-negara dengan tingkat penerapan ekonomi islam yang baik.
One strategy in achieving economic development is infrastructure development. In the last period, many countries have carried out infrastructure development to boost their economic growth. There are three main options in building infrastructure including direct provision by the government, contractual, and Public Private Partnership. Governments in various countries are interested in PPP schemes for several strong reasons, especially lower construction costs and follow-up maintenance costs by the government and to reduce direct business risk exposure to the Government.The limited availability of the government's budget to meet the needs to support development has prompted the initiation of the involvement of business entities in the provision of infrastructure. One business entity that can contribute is a bank, both conventional and Islamic banks.In Islam, infrastructure development is purely a form of state service to the community. Building good, good and evenly distributed infrastructure throughout the country is mandatory. As a basis is the rule, "Maa laa orphan al-wajib illa bihi fahuwa waajib." (An obligation that cannot be carried out properly because of something, then something is legally obligatory).Based on the STATE OF THE GLOBAL ISLAMIC ECONOMY REPORT 2022, the top 8 countries have a good level of implementation of the Islamic economy, especially in the investment sector, namely Bangladesh, Indonesia, Iran, Jordan, Malaysia, Nigeria, Pakistan, and Turkey. With that in mind, this study will discuss the influence of macroeconomic variables and bank size in countries with a good level of implementation of Islamic economics. |
S-Rifdah Nanda Pridayani.pdf :: Unduh