Dampak Pengecualian Waiting Period Pada SEOJK No. 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi Terhadap Pengajuan Klaim oleh Pihak Tertanggung = The Impact of Excepting the Waiting Period in SEOJK No. 5/SEOJK.05/2022 concerning Insurance Products Linked to Investment Against Submission of Claims by the Insured Party
I Putu Aditya Wahyu Pratama;
Simanjuntak, Kornelius, supervisor; Tanjung, Kurnia Togar Pandapotan, examiner; Brian Amy Prastyo, examiner; Zahrashafa Putri Mahardika, examiner
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023)
|
|
Eksistensi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK. 05/2022 tentang Produk Investasi yang Dikaitkan Dengan Investasi yang notabene merupakan amanat dari Pasal 4 ayat (2) POJK No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi memberikan pedoman-pedoman tertentu bagi penyelenggara usaha asuransi. Adanya SEOJK 5/2022 bersumber dari rendahnya tingkat inklusi masyarakat serta untuk mengatur produk asuransi unit link yang beredar di masyarakat. Salah satu dari pedoman dalam SEOJK 5/2022 adalah mengenai waiting period atau masa tunggu. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah akibat hukum dari Pengecualian Waiting Period pada SEOJK No. 5/SEOJK.05/2022 terhadap proses pembayaran klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dan bagaimanakah cara perusahaan asuransi mengimplementasikan manajemen risiko sebagai pengganti waiting period yang telah dikecualikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan didukung oleh hasil wawancara terhadap permasalahan hukum yang ditemukan. Simpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah Penanggung berpotensi untuk mengalami kerugian baik secara materil maupun secara moral. Hal ini dikarenakan waiting period difungsikan untuk melindungi Penanggung dengan memastikan tidak adanya itikad tidak baik dari Tertanggung yang hanya membeli produk asuransi untuk mendapatkan keuntungan semata. Penanggung juga diharuskan untuk menerapkan manajemen risiko atas jurisprudential hazard terhadap SEOJK 5/2022 dan claimant hazard serta policyholder hazard terhadap moral hazard yang dilakukan Tertanggung dalam bentuk manajemen risiko asuransi, risiko hukum, dan risiko operasional. Saran yang dapat diberikan adalah menerapkan jumlah tertentu untuk pengajuan klaim yang dilakukan oleh Tertanggung saat waiting period seharusnya berjalan dan menerapkan prosedur-prosedur yang disusun untuk mencegah tindakan fraud yang berpotensi dilakukan oleh Tertanggung. Penanggung juga perlu melakukan manajemen risiko lainnya agar dapat dipastikan perusahaan asuransi berjalan dengan baik. The Existence of Financial Services Authority Circular No. 5/SEOJK. 05/2022 concerning Investment Products Linked to Investments which is a mandate from Article 4 paragraph (2) POJK No. 23/POJK.05/2015 concerning Insurance Products and Marketing of Insurance Products provides certain guidelines for insurance business operators. The existence of SEOJK 5/2022 stems from the low level of community inclusion and to regulate unit link insurance products circulating in the community. One of the guidelines in SEOJK 5/2022 is regarding the waiting period. The formulation of the problem in this thesis is what are the legal consequences of abolishing the Waiting Period in SEOJK No. 5/SEOJK.05/2022 regarding the process of paying claims made by insurance companies and how insurance companies implement risk management as a substitute for the waiting period that has been exempted. The research method used is normative juridical, supported by the results of interviews on the legal issues found. The conclusion obtained from this thesis research is that the insurer has the potential to experience losses both materially and morally. This is because the waiting period protects the insurer by ensuring that there is no bad faith from the insured, who only buys insurance products for profit. The insurer is also required to implement risk management for jurisprudential hazard against SEOJK 5/2022 and claimant hazard and policyholder hazard for the moral hazard carried out by the insured in the form of insurance risk management, legal risk, and operational risk. Advice that can be given is to apply a certain amount for filing claims made by the Insured while the waiting period should be running and implementing procedures designed to prevent fraud that could potentially be committed by the Insured. The insurer also needs to carry out other risk management so that the insurance company can run well. |
 S-I Putu Aditya Wahyu Pratama.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xi, 89 pages ; illustration + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-pdf | 14-23-88577677 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920519155 |
