Kasus kepailitan terhadap perusahaan efek telah banyak terjadi di Indonesia. Namun, yang menjadi permasalahan adalah tidak sedikit permohonan atas kepailitan terhadap perusahaan efek tersebut diajukan bukan oleh pihak yang berwenang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan, pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan efek hanyalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat pihak selain OJK yang mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan efek. Tidak sedikit pula Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum atas penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Permasalahan inilah yang terjadi dalam kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga No.78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan putusan tersebut, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan PKPU terhadap manajer investasi yang diajukan oleh investornya. Manajer investasi dalam kasus ini juga telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga. Dikarenakan permohonan PKPU tersebut diajukan bukan oleh pihak yang berwenang, maka pada skripsi ini akan dibahas mengenai penerapan hukum kepailitan terhadap manajer investasi yang dinyatakan pailit atas permohonan yang diajukan oleh investor serta bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang dirugikan atas pailitnya manajer investasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka seperti bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pada akhirnya peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini telah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum khususnya dalam hukum kepailitan di Indonesia. Adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada investor diantaranya berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki OJK selaku pihak yang bertugas mewakili kepentingan investor dalam bidang pasar modal, perlindungan berupa gugatan oleh kurator, dan pengaduan yang dapat dilakukan oleh investor kepada OJK. Oleh karena itu, sudah seharusnya dalam kasus ini Majelis Hakim dalam memutus perkara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan agar terciptanya keselarasan dalam penerapan hukum khususnya hukum kepailitan terhadap manajer investasi di Indonesia.
Bankruptcy cases against securities companies have occurred in Indonesia. However, the problem is that non-authorized parties submitted not a few instances of bankruptcy against these securities companies. According to Article 2 paragraph (4) of the Bankruptcy Law, the party authorized to apply for bankruptcy against a securities company is only the Otoritas Jasa Keuangan (OJK). However, in practice, parties other than OJK still file bankruptcy applications against securities companies. Not a few judges also granted the request, causing uncertainty in the application of law to the settlement of bankruptcy cases in Indonesia. This problem occurs in a claim based on Commercial Court Decision No.78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Based on this decision, the Panel of Judges granted the PKPU request against the investment manager submitted by the investor. The investment manager, in this case, has also been declared bankrupt based on a commercial court decision. Because an authorized party did not submit the PKPU application, this thesis will discuss the application of bankruptcy law to investment managers who are declared bankrupt on applications submitted by investors and how the legal protection for investors who are harmed by the bankruptcy of the investment manager. The research method used in this thesis is a juridical-normative research method carried out by examining library materials such as primary and secondary legal materials. Based on the research conducted, in the end, the researchers concluded that the Panel of Judges in deciding this case needed to follow the provisions stipulated in the Bankruptcy Law, causing uncertainty in the application of the law, especially in bankruptcy law in Indonesia. The forms of legal protection for the investors include those related to the authority possessed by the OJK as a party in charge of representing the interests of investors in the capital market sector, protection in the form of lawsuits by curators, and complaints that investors can make to the OJK. Therefore, it is appropriate in this case for the Panel of Judges to decide cases following the provisions in the laws and regulations to create harmony in applying the law, especially the bankruptcy law, to investment managers in Indonesia. |
S-Aurelia Faradilla Gunawan.pdf :: Unduh