Perlakuan Istimewa Terhadap LinkAja Pada Layanan Aplikasi Badan Usaha Milik Negara MyPertamina dan FlyGaruda = Special Treatment for LinkAja in the State-Owned Enterprise Application Services MyPertamina and FlyGaruda
Natasya Alifia Amanda;
Teddy Anggoro, supervisor; Irham Virdi, supervisor; Aritonang, Parulian Paidi, examiner; Ditha Wiradiputra, examiner; Henny Marlyana, examiner; Ahmad Madison, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023)
|
Perlakuan istimewa terhadap LinkAja yang merupakan aplikasi penyedia jasa dompet digital (e-Wallet) yang dikelola oleh PT Fintek Karya Nusantara selaku anak perusahaan BUMN pada aplikasi layanan milik BUMN sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/08/2019 mengindikasikan terjadinya suatu praktek diskriminasi. Pada aplikasi MyPertamina, hingga tanggal 28 Oktober 2022, LinkAja menjadi e-Wallet satu-satunya. Kemudian, pasca ditambahkannya OVO pada tanggal 29 Oktober 2022 dan GoPay pada 1 November 2022 sebagai pilihan e-Wallet dalam aplikasi MyPertamina, terdapat ketentuan pembayaran yang hanya dapat diakses bagi pembayaran BBM non subsidi. Sedangkan, dalam hal penggunaan e-Wallet LinkAja pada aplikasi MyPertamina, konsumen dapat mengaksesnya baik untuk pembayaran BBM bersubsidi maupun non subsidi. Hal yang serupa juga terjadi pada aplikasi FlyGaruda yang merupakan aplikasi pemesanan tiket pesawat Garuda Indonesia secara daring yang juga menjadikan LinkAja sebagai e-Wallet satu-satunya. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan analisis tentang tinjauan yuridis terhadap perlakuan istimewa kepada LinkAja dalam aplikasi MyPertamina hingga tanggal 28 Oktober 2022 dan aplikasi FlyGaruda yang dikaitkan dengan sinergi BUMN dan klasifikasi pengecualian keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk yuridis normatif melalui identifikasi dan analisis teori, serta peraturan yang berkaitan dengan dugaan praktek diskriminasi dalam aplikasi MyPertamina dan FlyGaruda terhadap penggunaan e-Wallet LinkAja berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia. Simpulan dalam skripsi ini adalah perlakuan istimewa terhadap LinkAja dalam layanan aplikasi MyPertamina dan FlyGaruda patut diduga merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 dan tidak termasuk dalam pengecualian keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, sebaiknya e-Wallet non BUMN lainnya juga turut serta diberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dengan LinkAja pada aplikasi layanan BUMN terkait. Sehingga, sinergi BUMN dapat terlaksana beriringan bersama prinsip persaingan usaha yang sehat dengan tetap memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha lainnya. Special treatment for LinkAja, which is an e-Wallet service provider application managed by PT Fintek Karya Nusantara as a subsidiary of BUMN on BUMN-owned service applications as stipulated in the Minister of BUMN Circular Letter Number SE-3/MBU/08/2019 indicates the occurrence of a discriminatory practice. On the MyPertamina application, until 28 October 2022, LinkAja is the only e-Wallet. Then, after the addition of OVO and GoPay as e-Wallet option in the MyPertamina, there is a provision for payment which can only be accessed for non-subsidized BBM payments. Meanwhile, in terms of using the LinkAja on the MyPertamina, consumers can access it for subsidized and non-subsidized fuel payments. The same thing happened to the FlyGaruda, which also makes LinkAja the only e-Wallet. This thesis aims to provide an analysis of the juridical review of the preferential treatment for LinkAja in the MyPertamina until 28 October 2022 and the FlyGaruda which is associated with BUMN synergy and the classification of exceptions to the application of Law Number 5 Year 1999. This research will be carried out in a normative juridical form through identification and theoretical analysis, as well as regulations relating based on the provisions of competition law. The conclusion in this thesis are the preferential treatment of LinkAja in the MyPertamina and FlyGaruda services should be suspected to be a form of violation of Article 19 letter d of Law Number 5 of 1999 and is not included in the exception to the enforcement of the law. Therefore, it is preferable that non BUMN e-Wallet are also given the same opportunity and treatment as LinkAja in related BUMN applications. Thus, BUMN synergy can be carried out in tandem with the principles of fair business competition while continuing to provide equal opportunities for other business actors. |
S-Natasya Alifia Amanda.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | S-pdf |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | computer |
Tipe Carrier : | online resource |
Deskripsi Fisik : | xiv, 107 pages : illustration + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S-pdf | 14-23-67523525 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920519222 |