Pengelolaan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, khususnya Pulau Bangka telah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Pengelolaan timah ini telah menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut yang akan dibahas di dalam skripsi ini, terkait dengan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh tambang timah inkonvensional, pengaturan di Indonesia yang mengatur mengenai tambang inkonvensional, dan kebijakan yang dapat mengoptimalkan ketentuan mengenai timah yang telah ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa tambang timah, khususnya tambang inkonvensional telah menimbulkan berbagai dampak di Pulau Bangka, baik itu dampak pada aspek ekonomi, sosial-budaya dan terutama lingkungan hidup di mana banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengaturan mengenai timah di Indonesia masuk ke dalam pengaturan minerba, dalam tataran konstitusi, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana dan pedoman teknis serta peraturan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dapat menggunakan izin pertambangan rakyat, beserta ketentuan lanjutannya untuk mengatasi akar permasalahan tambang inkonvensional. Instrumen lingkungan hidup dan kaidah teknik pertambangan yang baik dapat digunakan juga untuk mendukung kebijakan tersebut. Pengaturan terkait smelter dan pemegang IUP serta penegakan hukum digunakan juga untuk memaksimalkan pengawasan dan penertiban tambang inkonvensional serta sebagai langkah untuk mengakui tambang inkonvensional secara hukum. Agar kebijakan-kebijakan dapat diterapkan pemerintah harus mempercepat pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat di Bangka-Belitung sebagai dasar pemberian izin pertambangan rakyat, yang merupakan kunci dari kebijakan tersebut. Selain itu, diperlukan pembaharuan pada tingkat peraturan daerah untuk menyesuaikan pada kebutuhan masyarakat terkait penambangan yang semakin berkembang saat ini.
Tin management in the Bangka-Belitung Archipelago Province, especially Bangka Island, has been carried out for centuries. Tin management raises various problems. These problems will be discussed in this thesis, related to the environmental impacts caused by unconventional tin mining, regulations in Indonesia governing unconventional mining, and policies that can optimize existing provisions regarding tin. The method used in this research is juridical-normative. From this research, it can be concluded that tin mining, especially unconventional mining, has caused various impacts on Bangka Island, both the impact on economic, social, and cultural aspects and especially the environmental aspects where there is a lot of pollution and environmental damage. Regulations regarding tin in Indonesia are included in mineral and coal regulations, at the constitutional level, statutory regulations, implementing regulations, and technical guidelines as well as regional regulations. To overcome these problems, the government can use people's mining permits, along with further provisions to address the root causes of unconventional mining. Environmental instruments and good mining engineering principles can also be used to support this policy. Arrangements related to smelters and IUP holders as well as law enforcement are also used to maximize supervision and control of unconventional mines and as a step to legally recognize unconventional mines. For this policy to be implemented, the government must accelerate the formation of the People's Mining Area in Bangka-Belitung as the basis for granting people's mining permits, which is the key to this policy. In addition, an update is needed at the regional regulation level to adapt to current developments in community needs related to mining. |
S-Sang Rafi Syuja.pdf :: Unduh