Pada tahun 2017, Menteri Perdagangan mengeluarkan aturan yang mewajibkan penggunaan asuransi nasional untuk eksportir batubara dalam mengasuransikan batubaranya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional Untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu. Peraturan ini kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2020 yang telah diamandemen dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 65 Tahun 2020. Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan industri angkutan laut nasional dan industri asuransi nasional. Namun, terms of delivery yang digunakan di Indonesia untuk ekspor batubara adalah FOB, dimana eksportir tidak memiliki kewajiban untuk mengasuransikan barang dalam pengiriman karena pihak yang mengasuransikan barang dalam terms of delivery FOB adalah pembeli (importir) sebagaimana diatur dalam Incoterms 2020. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membahas dua isu, pertama, terkait pengaturan ketentuan kewajiban asuransi nasional dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 65 Tahun 2022. Kedua, penelitian ini menganalisis implementasi dari ketentuan wajib asuransi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris, yang dilakukan melalui analisis hukum positif dan implementasi dari hukum positif. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi dari ketentuan wajib asuransi nasional masih belum efektif karena adanya ketidaksesuaian antara ketentuan ini dan implementasinya. Lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan ini dapat berlaku secara efektif apabila terms of delivery yang digunakan dalam ekspor batubara adalah CIF yang mewajibkan eksportir untuk mengasuransikan barang.
In 2017, the Minister of Trade issued a regulation requiring the use of national insurance for coal exporters in insuring their coal as regulated in Regulation of the Ministry of Trade No. 82 Year 2017 concerning Provisions for the Use of Sea Transportation and National Insurance for the Export and Import of Certain Goods. This regulation was later revoked and replaced with Regulation of the Ministry of Trade No. 40 Year 2020 which has been amended by Regulation of the Ministry of Trade No. 65 Year 2020. This regulation was established to improve the national sea transportation industry and the national insurance industry. However, the terms of delivery used in Indonesia for coal exports are FOB, where exporters have no obligation to insure the goods in shipment because the party that insures the goods under FOB terms of delivery is the buyer (importer) as stipulated in the Incoterms 2020. Thus, this research aims to discuss two issues, first, related to the regulation of mandatory national insurance provisions in the Regulation of the Ministry of Trade No. 40 of 2020 jo. Regulation of the Ministry of Trade No. 65 of 2020. Second, this research analyzes the implementation of mandatory national insurance provisions. The research method used is the normative-empirical method, which is carried out through analyzing positive law and the implementation of the positive law. This research discovered that the implementation of mandatory national insurance provisions was still ineffective due to a discrepancy between this provision and the implementation. Furthermore, it can be concluded that this provision can apply effectively if the terms of delivery used in coal exports are CIF which requires exporters to insure the goods. |
S-Debora Gracia.pdf :: Unduh