Kekuatan Pembuktian Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang = The Evidentiary Value of Debtor Information of the Financial Information Service System of the Financial Services Authority in the Case of Postponement of Debt Payment Obligations
Dhea Eldi Safiera;
Sonyendah Retnaningsih, supervisor; Sonyendah Retnaningsih, examiner; Junaedi, examiner; Yoni Agus Setyono, examiner; Sri Laksmi Anindita, examiner; Nasution, Disriani Latifah S., examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023)
|
Seiring berkembangnya teknologi dan informasi telah terjadi berbagai perubahan yang memengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah alat bukti elektronik Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan yang digunakan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan pada perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 (POJK 2017) dan perbandingan kekuatan pembuktian Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan sebelum dan setelah berlakunya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 pada perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan secara deskriptif menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. Data sekunder tersebut diperoleh dari studi kepustakaan atau studi dokumen. Untuk melengkapi data tersebut dilakukan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kekuatan pembuktian Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan adalah bebas yaitu hakim tidak terikat dengan alat bukti tersebut dan penilaian alat bukti tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menemukan kebenaran formil. Setelah berlakunya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020, alat bukti Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan harus didukung bukti lain yang menunjukkan adanya utang yang tercantum dalam Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan. Saran dari penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan harus lebih cermat dan selalu melakukan pemutakhiran data Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan secara berkala. Along with the development of technology and information, there have been various changes that affect the legal system in Indonesia, one of which is electronic evidence of the Debtor Information of the Financial Information Service System used in the Debt Payment Obligation Delay case. This study aims to determine the evidentiary power of the Financial Information Service System Debtor Information in the Debt Payment Obligation Delay case after the Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2017 and the comparison of the evidentiary power of the Debtor Information of the Financial Information Service System before and after the enactment of the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 109/KMA/SK/IV/2020 in the Debt Payment Obligation Delay case. This research uses a normative juridical method that is carried out descriptively using secondary data. Secondary data used includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary. The secondary data is obtained from literature studying or document studying. Interviews with sources were conducted to complete the data. The results of this study found that the evidentiary value of the Financial Information Service System Debtor Information is free. The judge is not bound by the evidence. Then, the assessment of the evidence is left entirely to the judge to find the formal truth. After the enactment of the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court Number 109/KMA/SK/IV/2020, evidence of the Debtor Information of the Financial Information Service System must be supported by other evidence that shows the existence of debts listed in the Financial Information Service System the Debtor Information. The suggestion from this study is that the Financial Services Authority must be more careful and always update the Debtor Information of the Financial Information Service System data regularly. |
S-Dhea Eldi Safiera.pdf :: Unduh
|
No. Panggil : | S-pdf |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | computer |
Tipe Carrier : | online resource |
Deskripsi Fisik : | xii, 74 pages ; illustration ; 28 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S-pdf | 14-23-01600556 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920519343 |