Analisis Kesalahan dalam Putusan Pengadilan Niaga oleh Mahkamah Agung dalam Menerapkan Pembuktian Sederhana Studi Kasus Putusan No.45K/Pdt.Sus/2013 = Analysis of Errors in Commercial Court Decisions by the Supreme Court in Applying Simple Evidentiary Hearing Case Study Judgment No.45K/Pdt.Sus/2013
Muhammad Rayhan;
Aritonang, Parulian Paidi, supervisor; Ahmad Madison, supervisor; Henny Marlyna, examiner; Irham Virdi, examiner; Ditha Wiradiputra, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022)
|
|
Sebagai suatu upaya terakhir untuk melunasi utang-utang tersebut, maka dilakukan mekanisme permohonan kepailitan yang mensyaratkan adanya keadaan sederhana yang dalam hal ini terdapat 2 (dua) kreditor dan terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Akan tetapi, dalam permohonan pailit PT Sri Melamin Rejeki pada Pengadilan Niaga ditolak yang disebabkan unsur pembuktian sederhana tersebut tidak terpenuhi serta terdapat klausula arbitrase yang mengharuskan para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terlebih dahulu. Akan tetapi, pembuktian sederhana yang dikonstruksikan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai syarat untuk melakukan permohonan pailit telah dapat dibuktikan oleh Kreditor yang dalam hal ini PT Pupuk Indonesia Holding Company dan PT Pupuk Sriwidjaya Palembang. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menghasilkan data yang bersifat deksriptif analitis. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan dapat lebih cermat dan mempertimbangkan terkait dengan asas kepastian hukum guna memberikan rasa keadilan bagi para pihak. As a last resort to pay off these debts, a bankruptcy petition mechanism is carried out which requires a simple situation in this case there are 2 (two) creditors and there are debts that are due and collectible. However, PT Sri Melamin Rejeki's bankruptcy petition at the Commercial Court was rejected due to the element of simple proof that was not fulfilled and there was an arbitration clause that required the parties to resolve their problems at the Indonesian National Arbitration Board (BANI) first. However, simple proof constructed in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations as a condition for filing a bankruptcy petition has been proven by the Creditor, in this case PT Pupuk Indonesia Holding Company and PT Pupuk Sriwidjaya Palembang. In this research, the author uses normative juridical research methods that produce analytical descriptive data. Thus, the Panel of Judges in examining and adjudicating bankruptcy applications can be more careful and consider related to the principle of legal certainty in order to provide a sense of justice for the parties. |
 S-Muhammad Rayhan.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | ix, 102 pages : illustration + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-pdf | 14-23-90386256 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920519490 |
