Automatic Exchange of Information merupakan sistem yang mendukung pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara yang memungkinkan bagi para wajib pajak yang membuka rekening bank di negara lain dan akan langsung terlacak di negara asal. Sehingga nantinya suatu Negara dapat mengetahui warga negaranya yang merupakan wajib pajak di Negara tersebut membuka/memiliki rekening di Negara lain dan mengetahui jika terdapat sebuah kemungkinan praktek penghindaran pajak (transfer pricing) terlebih dalam konteks pajak penghasilan. Terhadap kebijakan tersebut, Pemerintah beranggapan bahwa Automatic Exchange of Information (AEoI) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan informasi keuangan di Indonesia. Automatic Exchange of Information (AEoI) sendiri merupakan pengiriman informasi tertentu tentang wajib pajak pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak. Di Indonesia, pada saat ini, terkait dengan Automatic Exchange of Information telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yang selanjutnya diundangkan menjadi undang-undang melalui UU No. 9 Tahun 2017. Melalui undang-undang tersebut, prinsip kerahasiaan yang melekat di dalam setiap produk jasa keuangan yang telah diatur dalam undang-undang, menjadi dikecualikan keberlakuannya. Padahal dipahami bahwa prinsip kerahasiaan merupakan prinsip yang sangat fundamental yang harus dimiliki oleh penyedia jasa keuangan. misalnya Bank, Asuransi, Pasar Mosal, Pedagang Berjangka Komoditi, dll.
Automatic Exchange of Information is a system that supports the exchange of taxpayer account information between countries which makes it possible for taxpayers who open bank accounts in other countries and will be directly traced in the country of origin. So that later a country can find out its citizens who are taxpayers in that country open/have accounts in other countries and know if there is a possibility of tax avoidance practices (transfer pricing) especially in the context of income tax. Regarding this policy, the Government considers the Automatic Exchange of Information (AEoI) as one of the strategic steps to improve the financial information management system in Indonesia. Automatic Exchange of Information (AEoI) itself is the delivery of certain information regarding taxpayers at a certain time, periodically, systematically and continuously from the country of income source or place of storing wealth, to the resident country of the taxpayer. In Indonesia, at this time, the Automatic Exchange of Information has been regulated in Government Regulation Number 1 of 2017 concerning Access to Financial Information for Tax Purposes which was subsequently promulgated into law through Law no. 9 of 2017. Through this law, the principle of confidentiality inherent in every financial service product that has been regulated by law is excluded from its application. Even though it is understood that the principle of confidentiality is a very fundamental principle that must be owned by financial service providers. e.g. Banks, Insurance, Mosal Markets, Commodity Futures Traders, etc. |
T-Rizky Sanggalangi.pdf :: Unduh