Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terhadap kepentingan Pemegang Saham Publik di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham seri A dwi warna di PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebelum dan sesudah pengalihan saham milik negara di PT Perusahaan Gas Negara Tbk ke PT Pertamina (Persero) terkait pengalihan saham milik negara di PGN ke PT Pertamina (Persero) (Pertamina). Sebagaimana diketahui jika saham seri B milik pemerintah dialihkan seluruhnya ke Pertamina, sehingga Pertamina menjadi holding dari PGN, dan PGN menjadi Subholding Gas dimana PT Pertamina Gas menjadi anak usaha PGN dan mempengaruhi status PGN dimana Persero hilang dan pemerintah memberikan kuasa kepada Pertamina atas hak-hak pemegang saham seri A dwiwarna. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. PGN menjalankan usahanya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dijelaskan hak-hak dari pemegang saham Seri B dan hak-hak dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. Namun terdapat perbedaan antara kewenangan pemegang saham Seri B dan pemegang saham Seri A dwiwarna sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan PGN sebelum dan setelah restrukturisasi.
This study aims to find out whether there is an influence on the interests of Public Shareholders at PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) and how the government's authority as a series A dual color shareholder at PT Perusahaan Gas Negara Tbk is exercised before and after the transfer of state-owned shares at PT Perusahaan Gas Negara Tbk to PT Pertamina (Persero) regarding the transfer of state-owned shares in PGN to PT Pertamina (Persero) (Pertamina). As is well known, if the government's Series B shares are entirely transferred to Pertamina, Pertamina will become PGN's holding, and PGN will become Subholding Gas where PT Pertamina Gas becomes a subsidiary of PGN and will affect PGN's status where Persero is lost and the government gives power to Pertamina over the rights bicolor series A shareholder. This legal research is descriptive qualitative, using normative juridical research methods. PGN runs its business based on the Company's Articles of Association and the Company's Articles of Association explain the rights of Series B shareholders and the rights of Series A Dwiwarna shareholders. However, there is a difference between the authority of the B Series shareholder and the Dwiwarna Series A shareholder as stated in the PGN Company Articles of Association before and after the restructuring. |
T-Arya Radhitya.pdf :: Unduh