Implementasi Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan pada Sektor Perkebunan Kelapa Sawit oleh KPPU = Implementation of Supervision and Handling of Partnership Cases in The Palm Oil Plantation Sector by KPPU
Meliala, Melita Kristin Br;
Kurnia, supervisor; Ditha Wiradiputra, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023)
|
|
Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha mikro kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menegaskan otoritas KPPU untuk pengawasan dan penegakan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dan/atau menengah dengan UMKM yang merupakan salah satu bentuk perwujudan struktur ekonomi nasional yang seimbang dan berkembang. Dalam sektor perkebunan sawit yang mensyaratkan pelaku usaha perkebunan memiliki perjanjian kemitraan dengan petani dan/atau masyarakat sekitar untuk bila hendak mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) mendorong terciptanya kerjasama kemitraan dengan bentuk pola inti plasma, pelaku usaha besar berperan sebagai inti dan petani berperan sebagai plasma. Selama pelaksanaan kemitraan tersebut terjalin, timbul hal-hal yang tidak diharapkan juga pelanggaran atas perjanjian kerjasama. KPPU berperan sebagai pengawas juga penegakan hukum melalui penanganan perkara atas permasalahan tersebut. With the mandate of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 17 of 2013 concerning Implementation of Law Number 20 of 2008 which confirms the authority of the KPPU to supervise and upholding the law on the implementation of partnerships between large/medium business actors and MSMEs which is a form of embodiment of a balanced and developing national economic structure. In the oil palm plantation sector, which requires plantation business actors to have a partnership agreement with smallholders and/or the surrounding community to obtain a Plantation Business Permit (IUP) encourages the formation of partnerships with a plasma core pattern, large business actors play the role of nucleus and smallholders act as plasma. During the implementation of the partnership, unexpected things arose as well as violations of the cooperation agreement. KPPU has a role as a supervisor as well as law enforcement by handling cases on these problems. |
 T-Meliala,Melita Kristin Br.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xii, 116 pages ; illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-Pdf | 15-23-90534217 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920520531 |
