Mewujudkan Tata Kelola Pemilu Yang Baik Berdasarkan Aturan Etik = Actualize The Good Electoral Governance By Rule Of Ethics
Andi Hugen T.;
Anna Erliyana, supervisor; Manullang, Fernando M., examiner; Fitra Arsil, examiner; Heru Susatyo, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022)
|
Dalam kurun waktu enam tahun terakhir dari tahun 2014-2020 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menerima 1.587 kasus aduan pelanggaran kode etik, dengan teradu sebanyak 4.813 penyelenggara pemilu. Jenis pelanggarannya didominasi oleh pelanggaran nilai integritas dan profesionalisme yang justru secara konsisten naik dari tahun-ketahun, bahkan para  penyelenggara yang telah melanggar nilai integritas maupun profesionalitas tetap dapat melenggang untuk mendapatkan kembali priode keduanya bahkan naik kelas di tingkat lebih tinggi hal ini menghawatirkan karna menjadi sebab pelemahan ketahanan demokrasi Indonesia. Namun bagiamana sebenarnya kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan kode etik bagi penyelenggara pemilu dan bagaimana transparansi DKPP berkaitan dengan pelanggaran kode etik. Tesis ini hendak mengupas tentang bagaimana desain penyelenggaraan kode etik penyelenggara pemilu dan bagaimana korelasi antara das sain das solen kode etik penyelnggara pemilu sebagai upaya mewujudkan tata kelola penyelenggara pemilu yang baik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan wawancara untuk memperkuat argementasi penulis, Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan DKPP yang terbatas, dan sistem hukum yang masih memberikan cela pada pihak-pihak untuk melakukan pelanggaran etik. Over the course of six last year for the years 2014-2020 board of elections had received complaints 1.587 cases of codes of conduct, with the election 4.813 reported a total of. Dominated by the kind of violation of the integrity and professionalism which should consistently up from every year, even the committee which had violated the integrity and professionalism could still walking round to regain priode both are even to the next grade level higher this is worrying because security into the dilution of democracy. But what actually legal framework governing the implementation of the code of conduct for the general election and how transparency DKPP pertaining to transgression codes of conduct. Research will peel on how to design the code of conduct the election and how the correlation between das sain das solen code of conduct the election as the pursuit of good governance. the election This research in a qualitative and interviews to strengthen argementasi, writer but research shows that limited authority DKPP, and the legal system that will give blemish on the parties to violations of ethics. |
![]()
|
No. Panggil : | T-pdf |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama badan : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | computer |
Tipe Carrier : | online resource |
Deskripsi Fisik : | xix, 105 pages : illustration + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T-pdf | 15-23-99411221 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920521134 |