Berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak Anak, anak berkonflik dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan kesempatan untuk dibina oleh orang tua dan tidak perlu menjalankan pidana di lembaga pembinaan khusus anak. Berdasarkan prinsip restorative justice atau keadilan restoratif ABH berhak mendapatkan diversi dan perlakuan khusus. Perwujudan dari hak tersebut adalah adanya laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas, yang akan digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan tindakan atau pidana bagi ABH. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor legal dan esktralegal terhadap rekomendasi (Litmas)berupa tindakan dan pidana, pada kasus ABH di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed method) secara sekuensial. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data rekomendasi Litmas dari Balai Pemasyarakatan di wilayah DKI Jakarta periode 2018-2022 yang berjumlah 250 laporan Litmas. Mengunakan teknik koding dan regresi logistik pada faktor legal dan ekstralegal, masih didapati rekomendasi Litmas Bapas berupa pemidanaan, yakni anak direkomendasikan menjalani pidana di LPKA, atau dijatuhi pidana bersyarat /PiB. Rekomendasi tindakan berupa pengembalian anak untuk dididik oleh orang tua (AKOT) yang sejalan dengan prinsip restorative justice pada kenyataannya diberikan dalam jumlah yang lebih kecil, demikian juga dengan tindakan tindakan penempatanan di LPKS. Secara garis besar, faktor hukum atau legal seperti jenis pelanggaran dan riwayat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ABH merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap rekomendasi Litmas dibandingkan dengan faktor ekstralegal seperti usia dan struktur keluarga dari ABH. Rekomendasi tindakan maupun pidana yang bersifat penempatan di dalam lembaga sama-sama merugikan anak karena anak harus dipisahkan dari keluarga, sehingga berpotensi mengilangkan hak-hak serta kesejahteraanya. Kedepannya perlu dilakukan penelitian terkait reliabilitas instrument penelitian kemasyarakatan, faktor legal dan ekstralegal dari sisi Pembimbing Kemasyarakatan.
Based on the Law on the Juvenile Criminal Justice System and the Convention on the Rights of the Child, children who are in conflict with the law (ABH) have the right to have the opportunity to be fostered by their parents and do not need to carry out punishment in special child development institutions. Based on the principles of restorative justice, ABH is entitled to diversion and special treatment. The embodiment of this right is the existence of a social assessments report compiled by the probation officer in Probation and Parole Office (Bapas), which will be used as a judge's consideration in determining the course of action or punishment for ABH. This thesis aims to analyze the influence of legal and extralegal factors on social assessments’ recommendations in the form of action and sentences, in ABH cases in Jakarta. This study used a sequential mixed approach. In this study, the authors analyzed data on social assessments’ recommendations from Bapas in the DKI Jakarta area in the period of 2018-2022, totaling 250 Litmas reports. Using coding techniques and logistic regression on legal and extralegal factors, there is social assessments recommendation is in the form of punishment, namely that children are recommended to serve a sentence in LPKA, or a conditional sentence/PiB. Recommendations for action in the form of returning children to be educated by parents (AKOT) which are in line with the principles of restorative justice are in fact given in smaller quantities, as well as actions for placement in LPKS. In general, law or legal factors such as the type of violation and history of law violations committed by ABH are factors that have a significant influence on social assessments’ recommendations compared to extralegal factors such as age and family structure of ABH. Recommendations for actions and sentences that are placed in institutions are both detrimental to children because children must be separated from their families, thus it triggers the potential of children’s rights and welfare violation. Going forwards, it is necessary to carry out research related to the reliability of social research instruments, legal and extralegal factors from the side of Probation Officer. |
T-Muhammad Ichwanul.pdf :: Unduh