Pendidikan merupakan hak konstitusi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) bahkan menjadi tujuan didirikannya NKRI sebagaimana dinyatakan dalam Alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945. Pendidikan juga merupakan salah satu public goods yang harus disediakan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi alokasinya. Karena itu pencabutan jasa pendidikan sebagai Jasa Tidak Kena Pajak (JTKP) dalam UU HPP menyebabkan diskursus meskipun akhirnya dijadikan sebagai jasa strategis yang mendapat fasilitas PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 16B. Terlebih, pendidikan menjadi prerequisite terciptanya SDM Unggul untuk mencapai Indonesia EMAS 2045. Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis keselarasan antara kebijakan PPN atas jasa pendidikan dan fungsi alokasi pemerintah serta implikasinya terhadap cost of taxation. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara, hasil analisis menunjukkan bahwa keselarasan kebijakan ini dinilai masih selaras dengan tujuan negara pada tingkat diberikannya fasilitas PPN atas jasa pendidikan, namun tidak sepenuhnya memberikan kemudahan bagi penyelenggara jasa pendidikan karena menyebabkan meningkatnya beban administrasi yang menjadi komponen harga dari jasa pendidikan yang dibayarkan oleh konsumen. Fungsi alokasi pemerintah menunjukan bahwa peran pemerintah sebagai aktor yang menyediakan jasa pendidikan sebagai public goods tidak tepat untuk dilakukan karena seharusnya menjaga eksistensi jasa pendidikan sebagai public goods dalam menghindari kegagalan pasar karena tidak memberatkan penyelenggara pendidikan. Perubahan kebijakan dari ini meningkatkan cost of taxation bagi penyelenggara jasa pendidikan karena membuat penyelenggara pendidikan harus memenuhi kewajiban perpajakan yang semula dari tidak dilakukan seperti wajib untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, menerbitkan faktur pajak atas jasa pendidikan, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Selain itu, pada sisi konsumen tidak terjadi perubahan harga yang signifikan. Karena itu direkomendasikan agar implementing policy (regulasi turunan) mengatur perlakuan PPN atas jasa pendidikan yang meminimalkan cost of taxation sekaligus memperkuat fungsi alokasi pemerintah dengan mengutamakan kepentingan pendidikan sebagai hak konstitusi seluruh masyarakat.
Education is a constitutional right stipulated in The Constitution of The State of The Republic of Indonesia of The Year 1945 (the Constitution of 1945) and even became the goal of the establishment of the State of the Republic of Indonesia as stated in the fourth paragraph of the Preamble of the Constitution of 1945. Education is also one of the public goods that must be provided by the government in carry out its allocation function. Because of this, the revocation of education services as Non-Taxable Services (JTKP) in the HPP Law caused a discourse even though it was eventually made into a strategic service that received VAT facilities as stipulated in Article 16B. Moreover, education is a prerequisite for the creation of superior human resources to achieve Indonesia EMAS 2045. This research was conducted with the aim of analyzing the alignment between the VAT policy on educational services and the government's allocation function and its implications for the cost of taxation. By using a qualitative research approach and data collection methods in the form of literature studies and interviews, the results of the analysis show that the alignment of this policy is considered to be in line with the country's goals at the level of providing VAT facilities for educational services, but does not fully provide convenience for education service providers because it causes an increased burden administration which is a price component of educational services paid by consumers. The government's allocation function shows that the government's role as an actor providing education services as a public good is not the right thing to do because it should maintain the existence of education services as a public good in avoiding market failures because it does not burden education providers. The policy change from this increases the cost of taxation for education service providers because it makes education providers have to fulfill tax obligations that were originally not carried out as mandatory to be confirmed as Taxable Entrepreneurs, issue tax invoices for educational services, and report Periodic VAT Returns. In addition, on the consumer side, there was no significant price change. It is therefore recommended that the implementing policy (derivative regulation) regulate the treatment of VAT on education services in a way that minimizes the cost of taxation while at the same time strengthening the government's allocation function by prioritizing the interest of education as a constitutional right of all people. |
S-Danur Dwi Cahya.pdf :: Unduh