Rendahnya rasio pajak di Indonesia mengindikasikan ketidakoptimalan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah memberlakukan kebijakan yang salah satunya berupa pengintegrasian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memudahkan pemerintah melakukan data analytics, meningkatkan basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan implementasi kebijakan, hambatan, dan potensi dampak dalam pengimplementasian kebijakan pengintegrasian NPWP dengan NIK. Penelitian ini dilakukan dengan paradigma post-positivisme. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pengintegrasian NPWP dengan NIK memiliki kesiapan yang baik untuk diimplementasikan, namun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti pemerataan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), jaminan keamanan informasi, keinginan masyarakat untuk beradaptasi, dan kurang maksimalnya Account Representative (AR) dalam fungsi pelayanan. Di sisi lain, kebijakan ini memiliki potensi dampak, seperti efisiensi pengelolaan data dan pembuatan kebijakan yang lebih solid, kemungkinan penerapan data-driven organization, dapat dilakukannya pencegahan korupsi, kemungkinan peningkatan tax compliance, dan tercapainya penerimaan pajak yang optimal.
The low tax ratio in Indonesia indicates suboptimal state revenue from the tax sector. In optimizing tax revenue, the government enacts policies, one of which is the integration of the Taxpayer Identification Number (TIN) with the National Identity Number (ID Number) to make it easier for the government to perform data analytics to make it easier for the government to carry out data analytics, increase the tax base, and increase taxpayer compliance. This study aims to analyze the readiness of policy implementation, obstacles, and potential impacts in implementing the policy of integrating TIN with ID Number. This research was conducted with a post-positivism paradigm. The result of this study is that the policy of integrating NPWP with ID Number has good readiness to be implemented, but there are still some obstacles that need to be overcome, such as equal distribution of Information and Communication Technology (ICT) infrastructure, information security guarantees, and the community's desire to adapt, and the lack of Account Representative (AR) in the service function. On the other hand, this policy has potential impacts, such as data management efficiency and more solid policy making, the possibility of implementing a data-driven organization, the possibility of preventing corruption, the possibility of increasing tax compliance, and achieving optimal tax revenue. |
S-Choirunnisa Fachryana Puspitasari.pdf :: Unduh