Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang cukup signifikan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Salah satunya adalah dampak bagi sektor ekonomi, di mana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena kebijakan pemerintah di masa pandemi seperti pembatasan sosial. Sebagai bentuk tanggung jawab, akhirnya pemerintah memberikan bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat. Namun distribusi bansos di lapangan ternyata belum merata, tidak semua warga yang membutuhkan menerima bansos. Permasalahan ini juga berkaitan dengan pendataan penerima bansos. Maka dari itu, untuk memastikan warga yang membutuhkan mendapatkan haknya, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI Jakarta yang juga tergabung dalam Koalisi Pemantau Bansos melakukan advokasi serta audit sosial terkait distribusi bantuan sosial. Selain mendapat respons yang baik dari masyarakat yang telah dibantunya, upaya ini mendapat respons positif dari pemerintah hingga akhirnya terjadi proses kolaborasi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah DKI Jakarta dengan SPRI serta Koalisi pada masa pandemi dengan menggunakan teori collaborative governance. Teori yang dikemukakan Ansell dan Gash (2007) ini dijelaskan sebagai strategi dalam tata kelola pemerintahan yang melibatkan beragam pemangku kebijakan di forum yang sama untuk membuat konsensus bersama. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan jika kolaborasi yang dilakukan Pemerintah DKI dengan SPRI terjalin dengan cukup baik dengan adanya pemutakhiran sistem DTKS serta terbantunya warga yang membutuhkan untuk mendapat bantuan sosial. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya sejarah interaksi yang minim konflik, adanya pandemi sebagai pendorong kolaborasi, hingga sosok pemimpin yang dapat memfasilitasi kebutuhan kedua stakeholders
The COVID-19 pandemic has had a significant impact on people's survival. One of them is the impact on the economic sector, where many people have lost their jobs due to government policies during the pandemic such as social restrictions. As a form of responsibility, the government finally provides social assistance (Bansos) for the community. However, the distribution of social assistance in the field is not evenly distributed, not all residents who need it receive social assistance. This problem is also related to data collection on social assistance recipients. Therefore, to ensure that citizens in need get their rights, the DKI Jakarta Indonesian People's Struggle Union (SPRI), which is also part of the Coalition for Social Assistance Monitoring, conducts advocacy and social audits regarding the distribution of social assistance. In addition to receiving a good response from the communities it has assisted, this effort received a positive response from the government, which led to a collaborative process. Therefore, the purpose of this research is to analyze the collaboration that exists between the Government of DKI Jakarta and SPRI and the Coalition during the pandemic by using collaborative governance theory. The theory put forward by Ansell and Gash (2007) is explained as a strategy in governance that involves various stakeholders in the same forum to create a common consensus. The data sources used in this study are primary and secondary data with qualitative methods. Data collection techniques were obtained from interviews and literature studies. The results of this study show that the collaboration carried out by the DKI Government and SPRI is going quite well with the updating of the DTKS system and assisting residents who need to get social assistance. This can happen due to a history of interaction that has minimal conflict, the existence of a pandemic as an incentive for collaboration, to a leader who can facilitate the needs of both stakeholders. |
S-Rahayu Zahra Utami.pdf :: Unduh