Sistem pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek yang berlaku saat ini adalah subsidi dalam bentuk selisih tarif, yaitu selisih antara tarif hasil perhitungan operator dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Subsidi PSO diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan kepada operator KRL Jabodetabek yaitu PT KAI Commuter. Subsidi diberikan kepada seluruh penumpang KRL Jabodetabek tanpa melihat kondisi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah penumpang akan menyebabkan peningkatan jumlah subsidinya. Semakin lama, jumlah subsidi yang terus bertambah akan membebani APBN dan juga membuat operator menjadi tidak mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rumusan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek baik dilihat dari sisi Masyarakat, Pemerintah, maupun Badan Usaha yang terkait dengan KRL Jabodetabek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dinamika sistem, karena mampu untuk memodelkan sistem pemberian subsidi PSO yang kompleks serta dapat menggambarkannya sesuai fenomena riil. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis, kebijakan menaikkan tarif mengakibatkan penurunan jumlah penumpang jika dibandingkan dengan kondisi BAU, namun trend proyeksinya tetap menigkat. Semakin besar kenaikan tarifnya, semakin besar pula penurunan jumlah penumpangnya dan juga jumlah subsidinya. Kebijakan peningkatan pelayanan pada KRL Jabodetabek dapat dilakukan dengan melakukan pembatasan pada load factor. Semakin kecil load factor yang ditargetkan, artinya peningkatan pelayanan yang diberikan semakin besar sehingga penambahan jumlah penumpangnya juga semakin besar. Kebijakan pembatasan subsidi seperti pemberian subsidi hanya untuk golongan dan/atau hari tertentu, berdampak pada penurunan jumlah penumpang, namun dapat meningkatkan pendapatan KRL sekaligus menurunkan jumlah subsidi PSO. Skenario kebijakan yang paling efektif untuk diterapkan pada sistem pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek adalah diterapkannya skema penentuan tarif berdasarkan ATP, WTP dan Real Cost, bersamaan dengan peningkatan pelayanan dengan target load factor 1,5. Karena pada tahun 2025, skenario ini sudah tidak lagi membutuhkan subsidi. Walaupun ada peningkatan total biaya IOM sebesar 3,59% dibanding kondisi BAU, namun dengan kenaikan tarif yang mencapai 178,61% dan didukung dengan peningkatan jumlah penumpang sebesar 0,24% dari kondisi BAU, maka peningkatan total pendapatannya jauh lebih besar daripada biaya IOM.
The current system for providing PSO subsidies to the Jabodetabek Commuter Line is a subsidy in the form of a difference in fare, namely the difference between the fare calculated by the operator and the fare set by the government. The PSO subsidy is given by the Government, that is the Ministry of Transportation, to the Jabodetabek Commuter Line operator, that is PT KAI Commuter. Subsidies are given to all Jabodetabek Commuter Line passengers regardless of social and economic conditions. Therefore, an increase in the number of passengers will lead to an increase in the amount of the subsidy. Over time, the ever-increasing number of subsidies will burden the state budget and make operators not self-sufficient. This study aims to analyze the policy formulations that can increase the effectiveness of the provision of PSO subsidies to the Jabodetabek Commuter Line both from the perspective of the Community, Government, and Business Entities related to the Jabodetabek Commuter Line. This study using system dynamics approeach, because it is capable to modeling a complex PSO subsidy system and can describe it according to real phenomena. Based on the simulation and analysis results, the policy of increasing fares resulted in a decrease in the number of passengers when compared to Business as Usual (BAU) conditions, but the projected trend will still be increasing. The greater the increase in fares, the greater the reduction in the number of passengers and the number of subsidies. The service improvement policy for the Jabodetabek Commuter Line can be implemented by limiting the load factor. The smaller the targeted load factor, the greater the increase in the services provided so that the increase in the number of passengers is also greater. Policies limiting subsidies, such as providing subsidies only for certain groups and/or days, have an impact on reducing the number of passengers, but can increase revenue while reducing the amount of PSO subsidies. The most effective policy scenario to apply to the PSO subsidy system for the Jabodetabek Commuter Line is the implementation of a tariff determination scheme based on ATP, WTP and Real Cost, together with an increase in service with a target load factor of 1.5. Because in 2025, this scenario no longer requires subsidies. Even though there was an increase in total IOM costs of 3.59% compared to BAU conditions, with a fare increase of 178.61% and supported by an increase in the number of passengers of 0.24% from BAU conditions, the increase in total revenue was far greater than IOM costs. |
T-Desi Marantika.pdf :: Unduh