Konflik agraria merupakan fenomena berkepanjangan yang biasa hadir ketika perampasan tanah atas lahan pertanian warga tak kunjung mendapatkan penyelesaian. Tugas karya akhir ini membahas salah satu kasus perampasan tanah oleh korporasi yang difasilitasi oleh oknum lembaga negara pada lahan pertanian di Kecamatan Caringin. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis data sekunder terhadap data-data yang bersumber dari artikel berita, laporan LSM, serta peraturan tentang konsesi lahan. Analisis dalam tulisan ini menggunakan teori state-corporate crime oleh Michalowski & Kramer dan teori teknik netralisasi kejahatan korporasi oleh Schoultz & Flyghed. Temuan data menunjukkan bahwa kejahatan perampasan tanah dan penelantaran tanah yang dilakukan sangat bertentangan dengan syarat perizinan hak guna yang diatur dalam UUPA 1960, sehingga seharusnya status hak guna-nya dicabut dan tanah tersebut diredistribusikan kepada warga. Hasil analisis menunjukkan bahwa perampasan tanah oleh korporasi yang difasilitasi oknum lembaga negara di Kecamatan Caringin merupakan state-corporate crime. Para pelaku juga teridentifikasi mempraktikkan teknik netralisasi kejahatan korporasi jenis denial of the act, referring to investigation, bolstering, expression of right, condemnation of the condemner, dan denial of victim. Teknik netralisasi kejahatan korporasi berperan sebagai justifikasi yang membuat kejahatan dapat terus berlangsung. Teknik netralisasi yang dilakukan membuat perampasan dan penelantaran tanah yang dilakukan menjadi tidak diakui, sehingga BPN tak kunjung menetapkan lahan tersebut sebagai tanah telantar. Alhasil, tanah tak kunjung didapatkan kembali secara legal oleh warga, sehingga konflik agraria di Kecamatan Caringin masih belum menemui penyelesaian yang adil.
Agrarian conflict is a prolonged phenomenon that commonly arises when land grabbing over agricultural land fails to find a resolution. This final project discusses a case of land grabbing facilitated by certain parties within state institutions in an agricultural area in Caringin Subdistrict. The writing method employed is secondary data analysis based on information obtained from news articles, reports from non-governmental organizations (NGOs), and regulations regarding land concessions. The analysis in this paper utilizes the state-corporate crime theory proposed by Michalowski & Kramer and the neutralization techniques theory of corporate crime by Schoultz & Flyghed. The data findings indicate that the acts of land grabbing and neglect are highly contradictory to the licensing requirements stipulated in the 1960 Agrarian Law (UUPA), thus the land-use rights should be revoked, and the land should be redistributed to the community. The analysis results reveal that the land grabbing perpetrated by corporations with the facilitation of certain parties within state institutions in District Caringin constitutes a state-corporate crime. The perpetrators have also been identified to employ neutralization techniques of corporate crime, such as denial of the act, referring to investigation, bolstering, expression of right, condemnation of the condemner, and denial of victim. These neutralization techniques serve as justifications that enable the continuity of the crimes. The employed neutralization techniques invalidate the acts of land grabbing and neglect, leading to the failure of the National Land Agency (BPN) to classify the land as abandoned. Consequently, the land remains unrecognized and has not been legally returned to the community, resulting in an ongoing agrarian conflict without a fair resolution in District Caringin. |
TA-Indra Cipta Putra Samosir.pdf :: Unduh