Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Diikuti dengan Sewa Menyewa dengan Causa Pengakuan Utang yang Dikualifikasikan sebagai Delik Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 51PK/PID/2021) = The Legitimacy of the Sale and Purchase Binding Agreement Followed by Leasing with Causa Recognition of Debt Qualified as Fraud Offenses (Study of Supreme Court Decision Number 51PK/PID/2022)
Reinatta Amelia Utami;
Daly Erni, supervisor; Latumeten, Pieter Everhardus, supervisor; Yuli Indrawati, examiner; Yoni Agus Setyono, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023)
|
|
Tesis ini membahas tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diikuti dengan sewa menyewa dengan causa pengakuan utang. Putusan yan menjadi fokus penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 51PK/PID/2022. Dalam kasus ini Notaris melakukan tipu muslihat dengan menyiasati utang tersebut untuk dijadikan perjanjian pengikatan jual beli yang diikuti sewa menyewa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang diikuti sewa menyewa dengan causa pengakuan utang dan delik penipuan yang terdapat pada Perjanjian Jual Beli diikuti sewa menyewa dengan causa pengakuan utang dalam Putusan Mahkamah Agung 51PK/PID/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian Eksplanatoris-analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis kualitatif di mana bertujuan. Untuk mendeskripsikan suatu peristiwa secara mendalam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keabsahan dari PPJB mengalami perubahan dari pengadilan negeri yang dinyatakan sah sedang pada putusan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah. Bahwa PPJB adalah sah karena sejatinya para pihak sudah mengaku bahwa objek sudah beralih dengan adanya PPJB dan sewa menyewa. Delik penipuan yang didakwakan oleh hakim Mahkamah Agung karena berdasarkan putusan perkara perdata PPJB dianggap sah. Dari perjalanan sidang dapat diketahui bahwa hakim mengesampingkan semua alat bukti yang ada. This thesis discusses the sale and purchase binding agreement (PPJB) followed by leasing with causa acknowledgment of debt. The decision that is the focus of the research is the Supreme Court Decision Number 51PK/PID/2022. In this case the TAH Notary committed a trick by tricking the debt into a binding sale and purchase agreement followed by a lease. The formulation of the problem in this study is the validity of the binding sale and purchase agreement followed by leasing with the causa of acknowledgment of debt and fraudulent offenses and fraudulent offenses stated by the Judge. The research method used is doctrinal with an explanatory-analytic research typology. This study uses secondary data. The results of this study reveal that the validity of the PPJB has changed from the district court which is valid while the high court is considered invalid and the supreme court declares it to be invalid. The author states that the PPJB is valid because actually the parties have acknowledged that the object has changed with the existence of the PPJB. The delict of fraud charged by the Supreme Court judge because based on the decision on the PPJB civil case was deemed valid. From the course of the trial it can be seen that the judge overruled all available evidence. |
 T-Reinatta Amelia Utami.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xii, 97 pages : illustration |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-pdf | 15-23-39566423 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920527966 |
