Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan berdampak langsung pada peningkatan permintaan terhadap barang thrift di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Barang thrift merupakan barang bekas pakai maupun barang cacat produksi yang tidak lolos standar pabrik. Daripada dibuang dan berujung menjadi sampah, barang thrift yang dinilai masih layak pakai kemudian dijual dengan harga yang lebih murah. Hal ini tentu menarik di mata konsumen karena dapat memperoleh barang dengan lebih ramah lingkungan dan harga yang lebih murah. Akan tetapi, pemerintah telah menetapkan larangan untuk impor barang bekas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Larangan ini dibuat karena barang bekas dianggap sampah dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Ditambah lagi, muncul permasalahan baru karena barang thrift yang dijual seringkali dibawah standar yang berlaku di masyarakat sehingga kemudian merugikan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui pengaturan perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena adanya hak konsumen yang dilanggar dalam peristiwa ini. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan konsumen barang thrift. Akan tetapi, masih terdapat kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait standarisasi penjualan barang bekas sehingga kemudian menjadi celah bagi pelaku usaha untuk melarikan diri dari kewajibannya bertanggung jawab.
The increasing awareness towards environmentally friendly sustainable development has a direct impact on increasing demand for thrift goods throughout the world, including in Indonesia. Thrift goods are used goods or rejected goods that do not pass factory standards. Instead of being thrown away and ending up as trash, thrift goods that are considered fit for use are then sold at a lower price. This is certainly attractive in the eyes of consumers because they can obtain goods that are more environmentally friendly and at lower prices. However, the government has stipulated a ban on the import of used goods in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 40 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2021 concerning Export Prohibited Goods and Import Prohibited Goods. This ban was made because used goods are considered trash and dangerous to public health. In addition, new problems arise because thrift goods sold are often below the standards prevailing in society, which then harm consumers. Therefore, it is important to know about consumer protection arrangements in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection because consumer rights were violated in this event. Based on the research results, there are sanctions for business actors who harm consumers of thrift goods. However, there is still a legal vacuum in the laws and regulations in Indonesia regarding the standardization of the sale of used goods so that it becomes a loophole for business actors to escape from their responsibilities. |
S-Veren Natalera.pdf :: Unduh