Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu masa dimana pihak debitor dan kreditor diberi kesempatan untuk melakukan musyawarah tata cara pembayaran utang. Adapun dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor tetap memiliki kewenangan untuk dapat melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan yang dimiliki. PKPU merupakan mekanisme yang ditempuh untuk menghindari ancaman harta kekayaan debitor yang akan dilikuidasi. Adapun kasus yang diangkat dalam penulisan ini adalah kasus PKPU pada PT. Gunung Raja Paksi, Tbk. sebagai debitor yang diajukan oleh PT. Naga Bestindo Utama sebagai kreditor. Kreditor dalam kasus tersebut mengajukan PKPU dikarenakan debitor yang tidak melakukan pembayaran utanng terhadap debitor. Namun pada nyatanya, PT. Naga Bestindo Utama seagai kreditor melakukan penutupan rekening sehingga PT. Gunung Raja Paksi, Tbk tidak dapat melakukan pembayaran utang yang dimiliki. Majelis hakim dalam Putusan PKPU Nomor 432/PDT. SUS-PKPU/202/PN Niaga.Jkt.Pst mengabulkan permohonan untuk PT. Gunung Raja Paksi, Tbk berada dalam keadaan PKPU, meskipun memiliki kemampuan dalam melakukan pembayaran utang yang dimiliki. Metode yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis-normatif yang bersumber pada bahan pustaka hukum. Dalam penulisan ini, ditemukan beberapa solusi terhadap perlindungan hukum PT. Gunung Raja Paksi, Tbk. yang mampu melakukan pembayaran utang yang dimiliki. Pengaturan mengenai PKPU di Indonesia memberikan mekanisme pencabutan terhadap proses PKPU yang ditempuh oleh debitor, sepanjang dapat dibuktikan bahwa harta yang dimiliki oleh debitor memungkinkan untuk membayar utang yang dimiliki kepada para kreditor. Adapun pencabutan terhadap PKPU diatur dalam Pasal 259 UUK-PKPU. Dalam tulisan ini akan dibahas dengan lebih mendetail dan menyeluruh mengenai permasalahan yang dibahas di atas.
Postponement of Debt Payment Obligations is a period where debtors and creditors are given the opportunity to deliberate on debt payment procedures. As for the Postponement of Debt Payment Obligations process, debtors still have the authority to be able to manage their assets. PKPU is a mechanism taken to avoid the threat of the debtor's assets being liquidated. The case raised in this paper is a PKPU case at PT Gunung Raja Paksi, Tbk. As a debtor filed by PT Naga Bestindo Utama as a creditor. The creditor in the case filed for PKPU because the debtor did not make debt payments to the debtor. But in fact, PT Naga Bestindo Utama as a creditor closed the bank account so that PT Gunung Raja Paksi, Tbk could not make payments on its debts. The panel of judges in PKPU Commercial Court Verdict Number 432/PDT. SUS-PKPU/202/PN Niaga.Jkt.Pst granted the application for PT Gunung Raja Paksi, Tbk to be in PKPU, even though it has the ability to make debt payments. The method that will be used in this writing is the juridical- normative research method which is sourced from legal literature. In this writing, several solutions were found for the legal protection of PT Gunung Raja Paksi, Tbk. The PKPU regulation in Indonesia provides a mechanism for revocation of the PKPU process pursued by the debtor, as long as it can be proven that the assets owned by the debtor make it possible to pay the debts owed to the creditors. The revocation of PKPU is regulated in Article 259 UUK-PKPU. This paper will discuss in more detail and thoroughly about the issues discussed above. |
S-Sadam Permana.pdf :: Unduh