Tesis ini membahas tanda tangan yang telah terbukti tidak identik baik yang dibubuhkan pada Akta Notaris, maupun pada dokumen yang dijadikan dasar dalam pembuatan Akta Notaris. Walaupun demikian hal tersebut tidak serta merta menjadikan Akta Notaris yang dipersoalkan adalah palsu atau dipalsukan sebagaimana berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid/2020. Persoalan tanda tangan yang tidak identik sering kali disalahtafsirkan, yang mengakibatkan Akta Notaris tersebut dapat menjadi palsu atau dipalsukan. Adapun dirumuskan permasalahan mengenai tanda tangan yang tidak identik dengan dokumen pembandingnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid/2020 dikaitkan dengan keautentikan Akta Notaris dan Akta Notaris agar tidak dinyatakan palsu atau dipalsukan sebagai akibat dari tanda tangan yang tidak identik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Tesis ini berbentuk doktrinal yang sifatnya eksplanatoris, yakni untuk menguji keadaan hukum yang sudah ada, yakni keterkaitan antara tanda tangan dengan keautentikan Akta Notaris. Disimpulkan bahwa tanda tangan yang tidak identik dengan dokumen pembandingnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 544 K/Pid/2020 tidak serta merta menyebabkan hilangnya keautentikan dari Akta Notaris. Akta Notaris tersebut tetap dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs). Agar Akta Notaris tidak dinyatakan palsu atau dipalsukan akibat dari tanda tangan yang tidak identik, maka harus dipenuhi persyaratan di mana Notaris dalam pembuatan akta, wajib melekatkan surat dan dokumen pendukung pada minuta akta, serta melekatkan sidik jari dari masing-masing penghadap pada minuta aktanya, demikian sebagaimana yang diwajibkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pemenuhan kewajiban tersebut sejalan pula dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Akta Notaris sebagai akta autentik dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris.
This thesis discusses signatures that have been proven to be not identical both those affixed to the Notary Deed, or to the document used as the basis for making a Notary Deed, however this does not necessarily make the Notarial Deed in question fake or falsified as based on the consideration of the judge in the Supreme Court Decision Number 544 K/Pid/2020. The issue of non-identical signatures that are often misinterpreted which causes the Notarial Deed to be fake or falsified. The problem is formulated regarding the non-identical signature in the Supreme Court Decision Number 544 K/Pid/2020 related to the authenticity of the Notarial Deed and how it should be so that the Notarial Deed is not declared fake or falsified as a result of non-identical signatures based on the Civil Code and Law of Office of Notary Public. This thesis is in a doctrinal form which is explanatory to examine the existing legal situation, namely the relationship between the signature and the authenticity of the Notarial Deed. It was concluded that the non-identical signature which was interpreted in the Supreme Court Decision Number 544 K/Pid/2020 related to the authenticity of the Notarial Deed did not cause the loss of the authenticity of the Notarial Deed, by which the Notarial Deed still had perfect evidentiary power (volledig bewijs) and requirements that must be met so that the Notarial Deed is not declared fake or falsified as a result of non-identical signatures, then it is appropriate for the Notary in making the deed to attach letters and documents to the minutes of the deed and attach the fingerprints of each appearer on the minutes of the deed, as required in Article 16 paragraph (1) letter c Law Number 2 of 2014 on Amendments to Law Number 30 of 2004 on Office of Notary Public. Fulfillment of this obligation is also in line with Article 1868 of the Civil Code which states that a Notary Deed as an authentic deed is made in the form and procedure determined by law, in this case the Law of Office of Notary Public. |
T-Hengky.pdf :: Unduh