Juridical Analysis of Monopoly in Downstream Electricity Industry In Indonesia = Analisis Yuridis Monopoli Pada Industri Hilir Ketenagalistrikan di Indonesia
Marsekal Bimo Haritsetyo;
Teddy Anggoro, supervisor; Ahmad Madison, examiner; Ditha Wiradiputra, examiner; Irham Virdi, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023)
|
|
Natural monopoly refers to a situation where only one business or one group of businesses controls the production and marketing of a good or service that is important to many consumers. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) is a state-owned company that plays a dominant role in the electricity industry in Indonesia. The results of this research show that PLN has a natural monopoly position in the downstream electricity industry in Indonesia. This monopoly occurs because the electricity industry is a sector that controls the lives of many people and has a significant impact on society. The state has an important role in regulating and supervising the monopoly to ensure the provision of reliable, affordable, and sustainable electricity services. The state's role in regulating natural monopolies is carried out through various institutions and policies, including the Ministry of Energy and Mineral Resources as the main regulator in the electricity sector. The state's goal is to maintain a balance between the public interest and the need for operational efficiency in the industry. In regulating natural monopolies, the state needs to exercise strong supervisory and regulatory functions. It aims to prevent abuse of monopoly power, ensure accessibility and fair prices for consumers, and encourage efficiency and innovation in the electricity industry. In addition, it is important for the state to encourage private sector participation and investment in electricity infrastructure to expand transmission coverage and improve overall system efficiency. This research provides a better understanding of natural monopoly in the downstream electricity industry in Indonesia and the role of the state in regulating it. The implication of these findings is the need for strong and transparent policies to maintain fairness of competition, protect consumers, and ensure adequate development of electricity infrastructure. Monopoli alamiah merujuk pada situasi di mana hanya satu pelaku bisnis atau satu kelompok bisnis yang mengendalikan produksi dan pemasaran suatu barang atau jasa yang penting bagi banyak konsumen. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan perusahaan milik negara yang memegang peran dominan dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLN memiliki posisi monopoli alamiah dalam industri hilir ketenagalistrikan di Indonesia. Monopoli ini terjadi karena industri ketenagalistrikan merupakan sektor yang mengendalikan kehidupan banyak orang dan memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi monopoli tersebut untuk memastikan penyediaan layanan listrik yang handal, terjangkau, dan berkelanjutan. Peran negara dalam mengatur monopoli alamiah dilakukan melalui berbagai lembaga dan kebijakan, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai regulator utama dalam sektor ketenagalistrikan. Tujuan negara adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kebutuhan efisiensi operasional dalam industri ini. Dalam mengatur monopoli alamiah, negara perlu menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi yang kuat. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan monopoli, memastikan aksesibilitas dan harga yang adil bagi konsumen, serta mendorong efisiensi dan inovasi dalam industri ketenagalistrikan. Selain itu, penting bagi negara untuk mendorong partisipasi sektor swasta dan investasi dalam infrastruktur ketenagalistrikan guna memperluas jangkauan transmisi dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang monopoli alamiah di industri hilir ketenagalistrikan di Indonesia dan peran negara dalam mengaturnya. Implikasi temuan ini adalah perlunya kebijakan yang kuat dan transparan untuk menjaga keadilan kompetisi, melindungi konsumen, dan memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai. |
 S-Marsekal Bimo Haritsetyo.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | eng |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI eng rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xii, 69 pages : illustration |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-pdf | 14-24-18377201 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920529112 |
