Permasalahan yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) ketentuan perundangan asuransi yang mengatur tentang prosedur underwriting perusahaan asuransi jiwa (2) keabsahan perjanjian asuransi jiwa dengan proses underwriting dilakukan setelah pembayaran premi berdasarkan prinsip utmost good faith di dalam putusan PN Mojokerto No.71/Pdt.G/2018/PN Mjk. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu norma yang akan dikaji oleh penulis adalah Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 71/PDT.G/2018/PN MJK tentang penolakan klaim asuransi jiwa yang diajukan oleh ahli waris debitur. Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur underwriting pada perusahaan asuransi jiwa tidak memiliki pedoman yang terperinci dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan prosedur underwriting menjadi keputusan internal perusahaan asuransi. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, khususnya pada pasal 26 ayat (1), 31 ayat (2), dan 32 ayat (2), hanya mengharuskan proses underwriting dilakukan untuk memenuhi duty of disclosure dari kedua belah pihak. Selain itu juga ditemukan kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan dan amar putusan pada perkara ini. Perjanjian asuransi jiwa apabila proses underwriting dilakukan setelah pembayaran premi tetap sah selama tertanggung melaksanakan prinsip utmost good faith dengan menyampaikan informasi dengan jujur dan sebenar-benarnya Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 251 KUHD. Sehingga Pertimbangan majelis hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 71/PDT.G/2018/PN MJK telah keliru dan tidak sesuai prinsip utmost good faith.
The problems that are studied in the writing of this thesis are: (1) the provisions of insurance legislation governing the underwriting procedures of life insurance companies (2) the validity of life insurance agreements with the underwriting process carried out after premium payment based on the principle of utmost good faith in the Mojokerto District Court decision No.71/Pdt.G/2018/PN Mjk. The research method used by the author in writing this thesis is normative juridical, which is legal research based on or referring to the rules or legal norms contained in the legislation. One of the norms that will be studied by the author is the Mojokerto District Court Decision No. 71/PDT.G/2018/PN MJK regarding the rejection of life insurance claims filed by the debtor's heirs. In this study, it can be concluded that the underwriting procedures in life insurance companies do not have detailed guidelines in the laws and regulations. Therefore, the implementation of underwriting procedures becomes an internal decision of the insurance company. Law No. 40 of 2014 concerning Insurance, especially in articles 26 paragraph (1), 31 paragraph (2), and 32 paragraph (2), only requires that the underwriting process be carried out to fulfill the duty of disclosure of both parties. In addition, there were also errors made by the Panel of Judges in compiling the considerations and rulings in this case. A life insurance agreement if the underwriting process is carried out after premium payment remains valid as long as the insured implements the principle of utmost good faith by submitting information honestly and truthfully as stipulated in Article 251 of the KUHD. So that the consideration of the panel of judges in the case of Mojokerto District Court Decision No. 71/PDT.G/2018/PN MJK was wrong and not in accordance with the principle of utmost good faith. |
S-Taufiq Qhardawi.pdf :: Unduh