Tesis ini membahas mengenai penggelapan yang dilakukan oleh notaris berdasarkan kasus di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 210/Pid.B/2022/PN Sby, dimana notaris melakukan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) milik klien untuk mendapatkan keuntungan. Perbuatan notaris tersebut melanggar hukum pidana. Perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan Peraturan Jabatan notaris dan Kode Etik Notaris yang menyebutkan bahwa seorang notaris harus memiliki integritas tinggi, jujur, amanah, tidak berpihak, tidak dapat memiliki kepentingan terhadap akta yang dibuatnya. Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yaitu mengenai penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh notaris dalam tindak pidana penggelapan dan tanggung jawab hukum penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh notaris dalam tindak pidana penggelapan. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dengan pendekatan kualitatif. Penggelapan yang dilakukan oleh notaris melanggar hukum pidana dan juga melanggar ketentuan di dalam Peraturan Jabatan notaris dan Kode Etik Notaris, sehingga notaris bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara administrasi, perdata dan secara pidana. Agar tidak menyalahgunakan jabatannya diperlukan pembinaan preventif dari Majelis Pengawas Daerah, sanksi tegas dari Majelis Pengawas Notaris bagi notaris yang melakukan tindak pidana dan tentunya integritas tinggi yang harus selalu dimiliki oleh notaris.
This thesis discusses about embezzlement that was done by a Notary based on case in Jakarta Surabaya District Court Decision No. 210/Pid.B/2022/PN Sby. The case is about a Notary who has embezzled his client’s BPHTB to gain profit. His action has violated criminal law. Furthermore, his action conflicted with the requirement of a Notary according to Position of Notary Regulation and Code of Ethics of Notary that state a Notary must possess high integrity, honesty, trustworthy, independent and may not have interests to deeds that made by him. In regard to that case, therefore I am interested to research about the abuse of position by Notary in the criminal act of embezzlement and the liability of law from that action. This research is normative research and has characteristic as descriptive analytic. The type of data which is used is secondary data, consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is done with qualitative approach. This thesis concludes that embezzlement by a Notary is infringement to criminal law and violate the Notary Position and Code of Ethics of Notary, therefore he must liable for his actions according to administration law, civil law, and criminal law. In order to prevent a Notary to do such matter, some actions are required such as preventive coaching from Regional Supervisory Board, strict penalty from Notary Supervisory Board to the Notary who does an offense, and obviously the capability of a Notary to preserve a high integrity. |
T-Virla Nabilah Putri.pdf :: Unduh