Skripsi ini membahas mengenai praktik pengalihan kewajiban negara ke negara lain untuk menangani pengungsi dalam hukum internasional, dengan UK-Rwanda Asylum Partnership Arrangement (“UK-Rwanda APA”) sebagai objek penelitian. Pada dasarnya, Negara Pihak Konvensi Mengenai Status Pengungsi terikat dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 3-34 Konvensi Mengenai Status Pengungsi, yang di antaranya adalah memberikan hak atas kebebasan beragama, hak terkait status yang berkaitan dengan hukum, hak atas pekerjaan, hak atas kesejahteraan, dan hak dalam tindakan administratif. Berdasarkan hal tersebut, baik negara pengirim maupun negara penerima dalam perjanjian pemindahan pengungsi harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi. Dalam halnya UK-Rwanda APA, ditemukan bahwa perjanjian ini bukanlah perjanjian internasional (treaty) karena perjanjian ini tidak mengikat berdasarkan hukum internasional, walaupun isi dan ruang lingkupnya menyerupai perjanjian internasional (treaty-like). Tidak adanya kewajiban yang mengikat dapat mengakibatkan ambiguitas, terbatasnya penegakan hukum, dan potensi gap dalam perlindungan pengungsi berdasarkan standar dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi. Penelitian ini memberikan saran bahwa Negara Pihak Konvensi Mengenai Status Pengungsi dalam kerja sama menangani pengungsi harus dilakukan berdasarkan prinsip solidaritas (principle of solidarity), prinsip pembagian beban (burden sharing), dan prinsip (responsibility sharing). Dalam melakukan kerja sama, Negara Pihak sebaiknya menggunakan perjanjian yang bersifat mengikat (legally binding) sesuai dengan hukum perjanjian internasional yang berlaku. Dengan demikian, kerja sama internasional dengan perjanjian pemindahan pengungsi tetap dapat menjamin perlindungan terhadap pengungsi secara maksimal.
This undergraduate thesis discusses the practice of shifting responsibilities on refugees under international law, with the UK-Rwanda Asylum Partnership Arrangement (UK-Rwanda APA) as the object of research. It is the principle of the States Parties to the Refugee Convention are bound by the obligations stipulated in Articles 3-34 of the Refugee Convention, which include granting the right to freedom of religion, rights juridicial status, rights to gainful employment, rights to welfare, and rights in administrative measures. Based on this, both the sending country and the receiving country in the refugee transfer agreement must fulfill the obligations in accordance with the Refugee Convention. In the case of the UK-Rwanda APA, it appears that this agreement is not a treaty because this agreement is not binding under international law, even though its content and scope resembles an international agreement (treaty-like). The absence of binding obligations can lead to ambiguity, limited law enforcement, and potential gaps in refugee protection under standards in the Refugee Convention. This research provides a suggestion that the Contracting Parties Parties to the Refugees Convention in their cooperation in dealing with refugees must be carried out based on the principles of solidarity, the principle of burden sharing and the principle of responsibilities sharing. In carrying out cooperation, Contracting Parties should use legally binding agreements in accordance with applicable international treaty law. Thus, international cooperation with the transportation of refugee transfers can still guarantee maximum protection for refugees. |
S-Alya Zafira.pdf :: Unduh