Investasi atau penanaman modal menjadi salah satu faktor yang mampu menggerakkan perekonomian hingga membentuk suatu pertumbuhan ekonomi wilayah. Menurut teori Growth Pole Theory oleh Perroux (1950), penetapan KSN sebagai pusat pertumbuhan diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya untuk meningkatkan iklim investasi. Kawasan Strategis Nasional (KSN) memiliki nilai strategis dan dikelompokkan berdasarkan sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan pertahanan keamanan. KSN diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan harus disusun rencana tata ruangnya dalam bentuk Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTRKSN). Secara fungsi, rencana tata ruang digunakan sebagai salah satu instrumen untuk memperoleh izin berusaha. Namun, dari jumlah KSN yang ditetapkan, hanya terdapat 20% yang sudah memiliki RTRKSN, sehingga diperlukan adanya evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penetapan KSN dan RTRKSN terhadap investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa yang paling mempengaruhi nilai investasi secara berturut-turut adalah penetapan KSN SDATT, KSN Lingkungan Hidup, KSN Pertahanan dan Keamanan, serta KSN Ekonomi. Dengan demikian, teori pusat pertumbuhan yang dikemukakan secara teoritis dan empiris tidak relevan dengan penetapan KSN Sosial Budaya karena koefisien yang dihasilkan tidak dapat menggambarkan pengaruhnya terhadap investasi. Hal ini selain dikarenakan masih melekatnya tradisi, adat istiadat, dan kebudayaan masyarakat, juga karena kurangnya dukungan Pemerintah Daerah untuk membuka peluang perizinan berusaha di wilayah tersebut. Sementara itu, ditinjau dari pengaruh penetapan RTRKSN terhadap investasi, hanya KSN Pertahanan dan Keamanan yang koefisiennya bernilai signifikan terhadap investasi. Sedangkan KSN Ekonomi, KSN Sosial Budaya, dan KSN Lingkungan Hidup memiliki koefisien yang tidak signfikan terhadap investasi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa investor hanya mempertimbangkan penetapan suatu wilayah sebagai KSN, tetapi tidak memperhatikan ketersediaan RTRKSN. Hal ini dikarenakan adanya implementasi otonomi daerah di Indonesia bahwa penyusunan rencana tata ruang di daerah lebih dulu disusun daripada rencana tata ruang nasional.
Investment or capital investment has become one of the factors capable of driving the economy, leading to the formation of regional economic growth. According to the Growth Pole Theory by Perroux (1950), the designation of National Strategic Areas (Kawasan Strategis Nasional or KSN) as growth centers is expected to attract investors to invest their capital in order to improve the investment climate. National Strategic Areas are categorized based on economic, social-cultural, natural resource and/or high technology, and territorial boundaries interests. The designation of KSN is mandated in the National Spatial Planning Plan (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional or RTRWN), and its spatial plan must be formulated in the form of the National Strategic Areas Spatial Plan (Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional or RTRKSN). Functionally, spatial planning is used as one of the instruments to obtain business permits. However, out of the designated KSNs, only 20% have their respective RTRKSN, necessitating an evaluation.This research aims to understand the influence of KSN designation and RTRKSN on investment. The research method used is Ordinary Least Square (OLS). The results of this study indicate that the factors that most sequentially affect investment value are the designation of KSNs in the areas of Natural Resources and High Technology, Environment, Territorial Boundaries, and Economy. Thus, the growth pole theory posited both theoretically and empirically is not relevant to the designation of Social-Cultural KSN, as the coefficients produced cannot depict its influence on investment. This is attributed not only to the persistence of traditions, customs, and cultural practices within the community but also to the lack of support from Local Governments to open business licensing opportunities in those areas. On the other hand, considering the influence of RTRKSN on investment, only Territorial Boundaries KSNs that have coefficients significantly impacting to investment. Meanwhile, Economic KSN, Social-Cultural KSN, and Environmental KSN that are not significant to investment. This is due to the implementation of regional autonomy in Indonesia, where regional spatial plans are established before national spatial plans. This explains that investors are only considering the designation of an area as KSN, but do not pay attention to the availability of RTRKSN because each district/city already has a Regional Spatial Plan (RTRW) as a form of implementation of regional autonomy. |
T-Yoshe Rezky Adhitama Mywa Putri.pdf :: Unduh