Beberapa dekade terakhir, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendapatkan sorotan dari publik. Berbagai isu berkembang terkait bidang perpajakan, diantaranya yaitu mengenai pemberlakuan Tax Amnesty> (pengampunan/penghapusan denda pajak), terjadinya pengemplangan pajak oleh para pengusaha, hingga gaya hidup para pegawai pajak. Hal ini memicu penurunan kepercayaan warga negara yang membayarkan sejumlah pajak kepada negara terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kurangnya pengawasan dan banyak celah hukum dalam regulasi perpajakan di negara Republik Indonesia menjadi penyebab seseorang berani melakukan tindak pidana perpajakan. Salah satu kasus yang ditemukan yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2632 K/ Pid.Sus/2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 109/ Pid.Sus/2019/ PT. YYK. Dalam hal ini CV. Prima Alam Sejahtera telah mendapat putusan hakim yang menyatakan bahwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 39 (1a) dan (1c) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam hal ini yang bertanggungjawab atas tindakan berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh korporasi yaitu sekutu Comanditer dan sekutu Komplementer. Hal ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yaitu strict liability. Menurut beberapa literatur, bahwa CV. Prima Alam Sejahtera dapat dikenakan dengan Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen. Hal ini bersesuaian dengan teori Samenloop Van Strafbare Feiten, yang artinya bahwa seseorang dapat melakukan beberapa tindak pidana dalam satu waktu, namun hanya dijatuhkan hukuman terberat atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh sebab itu, hakim memilih menjatuhkan hukuman pemidanaan sesuai dengan Pasal 39 (1a) dan (1c) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk melihat pengenaan sanksi pidana dan sanksi denda yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perpajakan, maka dilakukan penulusuran melalui website Mahkamah Agung terhadap beberapa putusan tindak pidana perpajakan. Berikut beberapa putusan terkait tindak pidana korporasi (perpajakan) diantaranya yaitu Putusan Mahakamah Agung No. 2632 K/Pid.Sus/2020, Putusan Mahkamah Agung No. 2486 K/Pid.Sus/2018, Putusan Mahkamah Agung No. 4147 K/Pid.sus/2019, Putusan Mahkamah Agung No. 1609 K/Pid.Sus/2018, dan Putusan Mahkamah Agung No. 2619 K/ Pid.Sus/2015.
In the last few decades, the Directorate General of Taxes (DGT) has received scrutiny from the public. Various issues are developing related to the field of taxation, including regarding the implementation of Tax Amnesty (forgiveness/removal of tax fines), the occurrence of tax evasion by entrepreneurs, to the lifestyle of tax officials. This has triggered a decline in the confidence of citizens who pay a number of taxes to the state towards the Directorate General of Taxes (DGT). The low level of supervision and the many legal violations in tax regulations in the Republic of Indonesia are the reasons why someone dares to commit a tax crime. One of the cases found was the Supreme Court decision No. 2632 K/Pid. Sus/2020 Jo. High Court Decision No. 109/Pid. Sus/ 2019/PT. YYK. In this case CV. Prima Alam Sejahtera has received a judge's decision stating that it has committed a crime in accordance with what is stated in Article 39 (1a) and (1c) of Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures. In this case those responsible for actions in the form of policies issued by the corporation are the Limited partners and Complementary partners. This is in accordance with the theory of criminal liability, namely strict liability. According to some literature, that CV. Prima Alam Sejahtera can be charged with Article 263 of the Criminal Code and Article 264 of the Criminal Code regarding the crime of forging documents. This is consistent with the theory of Samenloop Van Strafbare Feiten, which means that a person can commit several crimes at one time, but only be subject to the heaviest penalties for the crimes he commits. Therefore, the judge chose to impose a criminal sentence in accordance with Article 39 (1a) and (1c) of Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Tax Procedures. To see the imposition of criminal sanctions and fines used by judges in deciding tax criminal cases, a search was carried out through the Supreme Court website for several decisions on tax crimes. The following are several decisions related to corporate crime (taxation), including the Supreme Court Decision No. 2632 K/Pid.Sus/2020, Supreme Court Decision No. 2486 K/Pid.Sus/2018, Supreme Court Decision No. 4147 K/Pid.sus/2019, Supreme Court Decision No. 1609 K/Pid.Sus/2018, and Supreme Court Decision No. 2619 K/Pid. Sus/2015. |
T-Butarbutar, Sintong Agum Gumelar.pdf :: Unduh