Tesis ini menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Kementerian Dalam Negeri, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengelolaan data dan informasi tentang pemerintahan dalam negeri dapat menerapkan prinsip SDI dengan harapan data yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman dalam mengatur penyelenggaraan tata kelola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, serta dapat dimanfaatkan maupun dilihat oleh masyarakat luas sesuai dengan kebutuhannya. Penelitian dilaksanakan di Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kemendagri untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Kementerian Dalam Negeri. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumen yang dianalisa untuk direduksi, disaji, dan memperoleh kesimpulan hasil penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dilihat dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik, tetapi masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya karena terdapat faktor-faktor penghambat yang bersifat internal dan eksternal. Besar harapan, pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik sehingga terciptanya tata kelola data pemerintah akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
This thesis analyzes how the implementation of the One Data Indonesia (SDI) policy at the Ministry of Home Affairs, with Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data Indonesia, it is expected that the Ministry of Home Affairs in managing data and information about domestic government can apply the principles of ODI with the hope that the resulting data can be used as a guide in regulating the administration of development planning, implementation, evaluation and control, and can be used and viewed by the wider community according to their needs. The research was conducted at the Data Center and Information Systems Secretariat General of the Ministry of Home Affairs to find out the Implementation of Indonesia's One Data Policy at the Ministry of Home Affairs. This qualitative research uses a descriptive research method with an inductive approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documents that are analyzed for reduction, presentation, and conclusions from the research results. This research shows that the implementation of Indonesia's One Data Policy within the scope of the Ministry of Home Affairs seen from the indicators of communication, resources, disposition and bureaucratic structure has been going quite well, but there are still deficiencies in its implementation because there are internal and external inhibiting factors. It is hoped that the implementation of this policy will go well so that accurate, up-to-date, integrated, accountable, easily accessible and shared government data governance is created and assists in development planning, implementation, evaluation and control. |
T-Muhammad Fawwaz Zufar Mokke.pdf :: Unduh