Listrik merupakan produk yang menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik, termasuk investasi oleh pihak swasta. Berdasarkan UUD 1945, cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal inilah yang menyebabkan investasi dalam ketenagalistrikan memiliki ketetatan tersendiri dan diawasi. Dalam kegiatan investasi, dikenal istilah divestasi yang merupakan pelepasan modal kepada pihak lain. Divestasi oleh sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan pengalihan saham kepada perusahaan lain, termasuk kepada perusahaan asing. Pada penghujung tahun 2020, terdapat perusahaan yang bergerak dalam penyediaan tenaga listrik yang melakukan divestasi besar-besaran kepada perusahaan asing. Penelitian ini akan meninjau peraturan yang mengatur transaksi divestasi dalam perusahaan yang bergerak dalam penyediaan tenaga listrik, serta status hukum perusahaan penanaman modal dalam negeri yang diakuisisi oleh perusahaan asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisis transaksi yang dilakukan oleh PT PMU dengan menggunakan hukum investasi ketenagalistrikan, divestasi, dan penanaman modal asing dengan cara akuisisi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat kekhususan pengaturan dalam divestasi pada perusahaan penyedia tenaga listrik. Selain mengikuti ketentuan pengalihan saham sesuai ketentuan umum perseroan terbatas, perusahaan tersebut juga harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, seperti telah melaksanakan Commercial Operation Date, mendapatkan persetujuan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan melapor kepada Menteri. Sementara itu, perusahaan penanaman modal dalam negeri yang diakuisisi oleh perusahaan asing akan berubah status menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing. Perubahan status ini harus dimutakhirkan dalam sistem Online Single Submission.
Electricity is a product that greatly influences people's daily lives. Therefore, various parties are needed to participate in the provision of electricity, including private-sector investments. According to the 1945 Constitution, industries that significantly impact people's lives are under state control, resulting in strict regulations and oversight in the electricity sector. In investment activities, the term "divestment" is known, which involves the transfer of ownership to other parties. Companies can carry out divestment by transferring shares to other companies, including foreign ones. Towards the end of 2020, there was a company engaged in electricity provision that conducted significant divestment to a foreign company. This research will examine the regulations governing divestment transactions in electricity companies, as well as the legal status of domestic investment companies acquired by foreign entities. Using the juridical-normative research method, the study analyzes the transactions carried out by PT PMU using laws related to electricity investment, divestment, and foreign direct investment through acquisition. The research findings reveal specific regulations governing divestment in electricity providers. In addition to complying with the general provisions of limited liability companies regarding share transfers, these companies must also adhere to regulations set by the Ministry of Energy and Mineral Resources, such as fulfilling Commercial Operation Date requirements, obtaining approval from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), and reporting to the Minister. Furthermore, domestic investment companies acquired by foreign entities will undergo a status change, becoming foreign direct investment limited liability companies. This status change must be updated in the Online Single Submission system. |
S-Sharon Marvela Solomon.pdf :: Unduh