Kebebasan pengguna internet di dunia maya menjadi cikal bakal munculya Ujaran Kebencian, hoax dan sejenisnya. Diperlukan adanya mekanisme kontrol yang baku. Kehadiran UU ITE yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus Ujaran Kebencian di dunia maya. Disamping itu UU ITE diharapkan dapat membatasi penyebar Ujaran Kebencian, hoax dan sejenisnya. Tujuan dari Tesis ini adalah untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang kasus Ujaran Kebencian di dunia maya sebagai salah satu kasus tindak pidana di dunia maya yang dibuat oleh pengguna internet dalam rangka membina keamanan dan ketertiban Masyarakat. Undang-undang ITE yang semestinya dapat mengurangi tingginya angka tindak pidana di dunia maya, khususnya Ujaran Kebencian dalam memberikan efek jera, ternyata tidak berpengaruh sama sekali. Hal ini diindikasikan oleh data yang diperoleh dari Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ada tiga masalah yang diungkap dalam penelitian ini; pertama, adanya modus operandi Ujaran Kebencian yang dilakukan pada Pilpres tahun 2019; kedua, model penanganan Ujaran Kebencian pada Pilpres 2019 di Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya; ketiga faktor pendukung penanganan Ujaran Kebencian yang dilakukan oleh Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dimana data dan fakta dikumpulkan berdasarkan temuan di lapangan yang kemudian dideskripsikan. Pada penelitian ini, sumber data ditentukan secara purposive dengan metode pengumpulan data melalui cara observasi wawancara dengan informan penelitian, dan telaah dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan cara reduksi data (data reduction), sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan dan verifikasinya (conclusion and verification). Adapun temuan dari penelitian ini adalah bahwa pertama adanya modus operandi Ujaran Kebencian pada Pilpres 2019, adanya model khusus penanganan Ujaran Kebencian pada Pilpres 2019 di Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dan, ketiga adanya faktor pendukung penanganan Ujaran Kebencian yang dilakukan oleh Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya
The freedom of the internet users in cyber has become a root cause of the emergence of hate speech, hoax, and the like. It is compulsory to have standard controlling mechanism. The launching of Information and Electronic Transaction Law is expected to be able to reduce the number of cases of Hate Speech in cyber. Besides, the Information, Electronic Transaction regulation is expected to limit hate speech creators of Hate Speech, hoax and the like. The purpose of this thesis is to gain a decription about Hate Speech cases created by the internet users as one of criminal action cases in the internet in order to maintain law and order in the society. Information and Electronic Transaction Law (ITE) which is expected to be reducing the high rate of criminal actions in the internet, particularly Hate Speech in order to give sanctions, does not affect at all. This is indicted by the factual data gained from Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, for certain years period, experience an increase. Three problems are exposed in this research; first, there is modus operandi of Hate Speech, particularly during the Presidential Election 2019; second, handling model of Hate Speech cases during the Presidential Election 2019 in Subdit Tipid IV Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya; and supporting factors of Hate Speech handling in Subdit Tipid IV Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. This research is conducted by qualitative-descriptive where data and facts are gathered based on the findings in the field that are described later. In this research, data sources are determined in a purposive way with data gathering methodology in observation and interview with the research informan, coupled with document analysis. Meanwhile, data analysis are are conducted by data reduction, data display and conclusion and verification. The research finding is the fact that there is a modus operandi of Hate Speech during the Presidential Election 2019, special model of handling Hate Speech during the Presidential Election 2019 in Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, and supporting factors of handling Hate Speech, in Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. |
T-Khairuddin.pdf :: Unduh