Permintaan untuk perumahan, bangunan, dan infrastruktur meningkat secara proporsional dengan perkembangan perkotaan saat ini. Kegiatan konstruksi, di sisi lain, telah berkontribusi pada dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan dengan mengeluarkan emisi karbon. Pengadaan berkelanjutan adalah salah satu proses dalam menangani masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan industri konstruksi. Namun, karena kurangnya implementasi di Indonesia, perlu dilakukan identifikasi hambatan, peluang, dan strategi untuk meningkatkan keinginan pemangku kepentingan untuk mengadopsi pengadaan yang berkelanjutan. Sebagai kerangka penelitian, penelitian kualitatif dilakukan dengan menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya dilakukan studi kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 36 responden yang berprofesi sebagai kontraktor dan konsultan di industri konstruksi Indonesia. Menurut temuan studi, hambatan yang paling signifikan dalam implementasinya adalah kurangnya penegakan hukum dan peraturan pemerintah. Pengeluaran biaya operasional gedung untuk konsumsi energi, listrik, dan air berkurang sebagai hasil dari penggunaan material ramah lingkungan, yang menawarkan peluang terbesar. Kebijakan pemerintah merupakan strategi paling efektif, dengan cara mengubah atau menetapkan peraturan tentang pengadaan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan di sektor konstruksi Indonesia.
The demand for residential, buildings, and infrastructure is escalating in direct proportion to today's urban development. Construction activities, on the other hand, have contributed to having a detrimental effect on humans and the environment by emitting carbon emissions. Sustainable procurement is one of the first processes in addressing the construction industry's social, economic, and environmental concerns. However, due to the lack of such implementation in Indonesia, it is necessary to identify barriers, opportunities, and strategies in order to improve stakeholders' desire to adopt sustainable procurement. As a framework for the research, qualitative research was undertaken by analyzing earlier studies. Furthermore, a quantitative study was conducted by distributing questionnaires to 36 respondents who work as contractors and consultants in the Indonesian construction industry. According to the study's findings, the most significant barriers to the implementation are a lack of law enforcement and government regulation. Building operations expenditures for energy, electricity, and water consumption are decreased as a consequence of the use of environmentally friendly materials, offering the greatest opportunity. The government's policy is also the most effective, since it entails amending or establishing regulations concerning sustainability for stakeholders in the Indonesian construction sector. |
S-Hardinna Zalfa Cahyani.pdf :: Unduh