Penerapan sistem self-assessment pajak memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Untuk mencapai hasil yang optimal, penerapan sistem ini sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan dari para wajib pajak. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dengan mendesain Compliance Risk Management (CRM) dalam rangka pemeriksaan wajib pajak. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berperan dalam penerapan kebijakan pajak di Indonesia dan di DKI Jakarta. Studi ini menemukan bahwa: (1) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan kebijakan Compliance Risk Management sejak tahun 2019 mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak serta mengurangi biaya pemungutan; (2) Pengawasan dan pemeriksaan fokus pada wajib pajak yang tidak patuh yang sudah dilakukan analisa menggunakan analisis prioritas berdasarkan “big data analytics” dengan pengolahan data menggunakan alogaritma machine learning melalui aplikasi approweb; (3) Bapenda belum memiliki kebijakan compliance risk management fungsi pemeriksaan dan profil resiko kepatuhan wajib pajak, sehingga belum tercapainya tingkat kepatuhan yang tinggi atas wajib pajak restoran; (4) Bapenda belum memiliki payung hukum keterbukaan informasi perpajakan dengan pihak ke tiga sehingga belum adanya integrasi data yang memudahkan fiskus dalam rengka pengawasan wajib pajak. Selain itu disarankan agar Bapenda membuat aturan mengenai kebijakan kepatuhan Compliance Risk Management Fungsi Pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.
The implementation of tax self-assessment system gives full trust to taxpayers to calculate, pay, and report their tax payables. To achieve optimal results, the implementation of this system is largely determined by the level of compliance of the taxpayers. This study aims to increase the level of compliance of restaurant taxpayers by designing Compliance Risk Management (CRM) in auditing taxpayers. This study uses a qualitative approach by conducting interviews with informants who play a role in the implementation of tax policy in Indonesia and in DKI Jakarta. This study found that: (1) the Directorate General of Taxes (DGT) through Compliance Risk Management policy since 2019 was able to increase taxpayer compliance and tax revenue and reduce collection costs; (2) Supervision and audit focus on non-compliant taxpayers who have been analyzed based on “big data analytics” by processing data using machine learning algorithms through the approweb application; (3) Bapenda does not yet have a compliance risk management policy for the audit function and compliance risk profile of taxpayer, so that a high level of compliance has not yet achieved for restaurant taxpayers; (4) Bapenda does not yet have a legal protection for tax information disclosure with third parties, so that there is no data integration that makes it easier for the tax authorities to supervise taxpayers. In addition, it is recommended that Bapenda make rules regarding the Compliance Risk Management Compliance Policy for the Audit Function in order to improve restaurant taxpayer compliance. |
T-Tia Diamendia.pdf :: Unduh