Implikasi Yuridis Pembatalan Akta Hibah Wasiat Terhadap Harta Bersama Yang Belum Dibagi (Studi Putusan Pengadilan Agama Pare-Pare Nomor 327/Pdt.G/2019/PA/Pare) = Juridical Implications of Cancellation of Willing Grant Deeds Against Collective Assets that have not been Divided (Study of Pare-Pare Religious Court Decision Number 327 / Pdt.G / 2019 / Pa / Pare)
Andi Rezky Restu Rakasi;
Wirdyaningsih, supervisor; Farida Prihatini, examiner; Fitriani Ahlan Sjarif, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021)
|
|
Pembagian harta bersama yang tidak dilakukan dengan jelas dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Peralihan objek harta bersama melalui pembuatan Akta Hibah wasiat harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Di dalam pembuatannya, akta hibah wasiat sangat erat kaitannya dengan pihak yang berwenang membuat akta autentik yaitu profesi Notaris. Penelitian ini membahas mengenai implikasi yuridis pembatalan akta hibah wasiat terhadap harta bersama yang belum dibagi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Keabsahan akta Notaris pada akta hibah wasiat dalam kasus harta bersama yang belum dibagi; 2. Implikasi hukum pembatalan akta hibah wasiat oleh Pengadilan Agama Pare-Pare bagi para pihak. Dalam hal ini mengacu pada putusan Pengadilan Agama Pare-Pare Nomor 327/Pdt.G/2019/Pa/Pare. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, berdasarkan data sekunder, melalui penelusuran studi dokumen, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa Akta hibah wasiat dalam perkara tersebut tidak sah karena akta yang dibuat Notaris D cacat secara hukum yang mengakibatkan akta yang dibuat batal demi hukum. Implikasi hukum dari pembatalan akta hibah wasiat yang dibatalkan oleh putusan hakim menyebabkan hilangnya kekuatan mengikat akta terhadap para pihak. Notaris sebaiknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan cara melaksanakan kewajiban memeriksa dengan saksama seluruh dokumen terkait kebenaran formil sebelum menuangkan dalam bentuk akta. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus memberi sanksi yang tegas terhadap Notaris yang tidak mengirim daftar Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat. The division of joint property that is not done clearly can cause problems in the future. The transfer of the object of joint property through the making of the Deed of Will must pay attention to the applicable legal rules. In its manufacture, a will grant deed is closely related to the party authorized to make an authentic deed, namely the Notary profession. This study discusses the juridical implications of canceling a testament grant deed on shared assets that have not been divided. The problems discussed in this study are: 1. The validity of the notarial deed in the testament grant deed in the case of shared assets that have not been divided; 2. The legal implications of the cancellation of the wills by the Pare-Pare Religious Court for the parties. In this case, it refers to the decision of the Pare-Pare Religious Court Number 327/Pdt.G/2019/Pa/Pare. The research method used is normative juridical, descriptive analytical, based on secondary data, through document study tracing, with a qualitative approach. The results of this study can be drawn the first conclusions: 1. This deed of will grant in this case is invalid because the deed made by Notary D is legally flawed which results in the deed being made null and void. 2. The legal implications of the cancellation of the wills grant deed which is canceled by the judge's decision causes the loss of binding power of the deed to the parties. Notaries should prioritize the precautionary principle by carrying out the obligation to carefully examine all documents related to formal truth before putting them in the form of a deed. The government, in this case the Ministry of Law and Human Rights, must impose strict sanctions on Notaries who do not send a list of Wills to the Central List of Wills. |
 T-Andi Rezky Restu Rakasi.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 92 pages : illustration + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-pdf | 15-23-04484535 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920531586 |
