Analisis Yuridis Ketidaksesuaian Isi Salinan Akta Dengan Minuta Akta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 766/ PDT.G/2014/PN.Dps - Putusan Mahkamah Agung Nomor 884 PK/PDT/2018) = Juridical Analysis of Incompatibility of Contents of Copies of Deeds with Minutes of Deed (Denpasar District Court Decision Study Number 766/PDT.G/2014/PN.Dps - Supreme Court Decision Number 884 PK/PDT/2018)
Ismaya Putri Karissa;
Allagan, Tiurma Mangihut Pitta, supervisor; Mohamad Fajri Mekka Putra, supervisor; Antarin Prasanthi Sigit, examiner; Fully Handayani Ridwan, examiner
(Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021)
|
|
Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berwenang untuk membuat akta, yang disebut juga sebagai minuta akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Salah satu kewajiban notaris adalah untuk mengeluarkan salinan akta yang merupakan salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan minuta akta, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pada praktiknya terdapat notaris yang lalai dalam menjalankan kewajibannya membuat salinan sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kasus yang menimpa notaris dalam Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 766/Pdt.G/2014/PN.Dps yang melakukan kelalaian dalam pembuatan salinan akta, karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama adalah mengenai akibat hukum adanya perbedaan antara isi salinan akta dengan minuta akta dan yang kedua adalah mengenai tanggung jawab notaris terhadap suatu salinan akta yang berbeda dengan minuta akta. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif. Penelitian ini bersifat eksplanatoris analitis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta, maka salinan akta tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil prosedur pembuatan akta sehingga tetap merujuk pada minuta akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu, pembuatan salinan akta oleh notaris yang tidak sesuai dengan minuta akta merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik yang dapat menyebabkan sanksi administrasi sebagai bagian tanggung jawab notaris. In carrying out his position, a notary has the authority to make a deed, which is also known as a minute of deed which has perfect evidentiary power. One of the obligations of a notary is to issue a copy of the deed which is a verbatim copy of the entire deed and at the bottom of the copy of the deed the phrase is given as a copy that has the same sound as the minute of the deed, as regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. In practice, there are notaries who are negligent in carrying out their obligations to make copies in accordance with statutory provisions, such as the case that befell the notary in Denpasar Court Decision Number 766/Pdt.G/2014/PN.Dps who made a mistake in making a copy of the deed, due to his negligence so that cause one of the parties to feel harmed. As for the problems raised in this study, the first is regarding the legal consequences of the difference between the contents of the copy of the deed and the minute of the deed and the second is about the responsibility of the notary to a copy of the deed that is different from the minutes of the deed. To answer these problems using research methods in the form of normative juridical. This research is analytical explanatory. The first results of this study indicate that the copy of the deed is not in accordance with the minutes of the deed, then the copy of the deed does not meet the formal and material requirements of the deed making procedure so that the jurisdiction must refers to the minuta of the deed which has perfect evidentiary power. In addition, making a copy of the deed by a notary that is not in accordance with the minutes of the deed is a violation of the provisions of the Notary Position Act and the code of ethics which can lead to administrative sanctions as a part of responsibility of the notary. |
 T-Ismaya Putri Karissa.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xii, 91 pages : illustration + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-pdf | 15-23-21688531 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920531796 |
