Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menggunakan aplikasi elektronik. Aplikasi e-planning dalam bentuk aplikasi RKA-KL, dikenal sebagai aplikasi Renja, dibangun oleh Kementerian PPN/Bappenas, dan aplikasi e-budgeting dalam bentuk aplikasi RKAKL dibangun oleh Kementerian Keuangan. Kedua aplikasi ini menggunakan basis data offline dan tidak terhubung satu sama lain, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan, terkait dengan data, siklus, dan struktur. Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, di mana produk dari peraturan ini adalah aplikasi Krisna, sebagai alat sinkronisasi antara aplikasi RKA-KL dan aplikasi RKAKL, dan sebagai sistem informasi terintegrasi dari perencanaan dan penganggaran. Dengan mengambil lokus penelitian di Kementerian Komunikasi dan Informatika, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dalam bentuk wawancara mendalam dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam perspektif model Edwards III adalah sebagai berikut: (1) Faktor komunikasi telah berjalan dengan baik, dalam internal Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun ke mitra di luar Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti dengan Kementerian PPN/Bappenas; (2) Mayoritas sumber daya yang dimiliki telah memenuhi kebutuhan dalam implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang memahami dan terampil dalam pengoperasian aplikasi, pembagian kewenangan yang tepat, informasi yang mudah diakses, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai; (3) Disposisi (sikap) pelaksana kebijakan telah mendukung implementasi, tidak adanya penolakan oleh pelaksana kebijakan, dan kesamaan sikap dalam implementasi kebijakan ini (4) Struktur organisasi yang ada telah sesuai dengan kebutuhan implementasi kebijakan.
This thesis discusses the implementation of synchronization planning and budgeting policies using electronic applications. The e-planning application in the form of an RKA-KL application, known as the Renja application, was built by the Ministry of PPN / Bappenas, and the e-budgeting application in the form of the RKAKL application was built by the Ministry of Finance. Both of these applications use offline databases and are not connected to each other, giving rise to inconsistencies, related to data, cycles, and structures. The Government has enacted Government Regulation Number 17 of 2017 concerning Synchronization of the National Development Planning and Budgeting Process, where the product of this regulation is the Krisna application, as a synchronization tool between RKAKL applications and RKAKL applications, and as an integrated information system of planning and budgeting. By taking a research locus at the Ministry of Communication and Information Technology, this research uses a qualitative approach with data collection methods in the form of in-depth interviews and secondary data. The results obtained in this study state that the implementation of planning and budgeting synchronization policies in the perspective of the Edwards III model are as follows: (1) Communication factors have been running well, within the Ministry of Communication and Informatics internally as well as partners outside the Ministry of Communication and Information, such as with the Ministry of PPN / Bappenas; (2) The majority of resources owned have met the needs of policy implementation. Human resources who understand and are skilled in the operation of applications, the right division of authority, easily accessible information, adequate facilities and infrastructure; (3) Disposition (attitude) of implementing policies has supported implementation, there is no rejection by implementing policies, and similarity of attitudes in implementing this policy (4) The existing organizational structure is in accordance with the needs of policy implementation. |
T-Mulya Sari.pdf :: Unduh